kaltengpedia.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) mengalokasikan anggaran sebesar Rp7,88 miliar untuk proyek jaringan internet terpusat yang mencakup 43 perangkat daerah dan unit pelaksana teknis (UPT). Proyek ini bertujuan untuk mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta meningkatkan konektivitas di lingkungan pemerintahan.
Rincian Anggaran dan Spesifikasi Teknis
Berdasarkan data dari Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP, proyek ini memiliki total anggaran Rp7.886.450.508 yang bersumber dari APBD 2025. Pengadaan dilakukan melalui metode E-Purchasing, dengan jadwal pelaksanaan kontrak dari Januari hingga Februari 2025. Adapun beberapa komponen utama proyek ini meliputi:
- MS Router Silver & Diamond untuk implementasi jaringan internet SPBE
- Dedicated IP Transit IX IIX 2 GBps
- Metronet Innercity OPD untuk memperkuat jaringan antar-perangkat daerah
- Metronet CCTV Luar Kota untuk mendukung sistem pengawasan
- MS AP Indoor sebagai akses internet dalam ruangan
Tim Litbang Kaltengpedia menilai bahwa anggaran yang dialokasikan untuk proyek ini cukup besar, sehingga diperlukan transparansi dalam pelaksanaannya. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan meliputi:
- Efektivitas Biaya
- Apakah anggaran sebesar Rp7,88 miliar ini telah disusun berdasarkan harga pasar yang wajar?
- Apakah perangkat yang digunakan memiliki spesifikasi terbaik untuk kebutuhan pemerintahan?
- Dampak terhadap Kinerja Pemerintahan
- Sejauh mana jaringan internet terpusat ini akan meningkatkan efisiensi layanan publik?
- Bagaimana pemeliharaan jaringan setelah proyek selesai?
- Potensi Kendala
- Proses pengadaan berbasis E-Purchasing harus memastikan bahwa vendor yang dipilih memiliki rekam jejak baik.
- Keandalan jaringan perlu diuji agar tidak terjadi gangguan yang justru menghambat digitalisasi pemerintahan.
Dengan anggaran yang cukup besar, transparansi dan efektivitas dalam implementasi proyek ini akan menjadi perhatian publik. Tim Litbang Kaltengpedia merekomendasikan adanya audit berkala serta keterbukaan data terkait hasil pelaksanaan proyek agar manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat dan pemerintahan daerah.
