kaltengpedia.com – Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah terkait Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2025 mengundang perhatian. Pasalnya, Kabupaten Barito Utara mencatatkan UMK tertinggi se-Kalimantan Tengah, yakni sebesar Rp3.900.362, mengungguli Kota Palangka Raya yang hanya berada di angka Rp3.525.154.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan: mengapa Barito Utara bisa memiliki UMK tertinggi? Berikut sejumlah faktor utama yang memengaruhinya:
1. Industri Tambang Masih Dominan
Barito Utara merupakan salah satu daerah penghasil batu bara terbesar di Kalimantan Tengah. Keberadaan perusahaan-perusahaan besar di sektor pertambangan dan energi telah mendongkrak nilai ekonomi daerah, termasuk tingkat upah pekerja.
Besarnya aktivitas industri ini menciptakan standar upah yang relatif tinggi dibandingkan daerah lain, sebagai bentuk kompensasi atas beban kerja, risiko, dan daya tahan fisik yang dibutuhkan di sektor ini.
2. Biaya Hidup Relatif Tinggi
Muara Teweh dan sekitarnya dikenal memiliki biaya hidup yang cenderung tinggi, terutama pada kebutuhan pokok, sewa rumah, hingga transportasi. Hal ini menjadi pertimbangan dewan pengupahan dalam menetapkan UMK, agar pekerja tetap dapat memenuhi kebutuhan layak hidup.
3. Daya Tawar Serikat Pekerja Kuat
Serikat buruh di Barito Utara dikenal aktif dalam memperjuangkan kenaikan upah tiap tahun. Mereka secara konsisten melakukan dialog dengan pemerintah daerah dan perwakilan pengusaha, sehingga proses penetapan UMK menjadi lebih seimbang dan memperhatikan kebutuhan riil pekerja di lapangan.
4. Dukungan Pemerintah Daerah
Pemerintah Kabupaten Barito Utara secara terbuka mendorong perbaikan kesejahteraan tenaga kerja lokal, sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas sosial dan mengurangi angka pengangguran terselubung. Kenaikan UMK dinilai penting untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian lokal.
Dengan nilai UMK hampir menyentuh angka Rp4 juta, Barito Utara kini menempati posisi strategis sebagai daerah dengan standar upah tertinggi di Kalimantan Tengah tahun 2025. Ini sekaligus menjadi cerminan bahwa kekuatan ekonomi daerah tidak selalu ditentukan oleh status sebagai ibu kota provinsi, tetapi oleh struktur industri dan keberpihakan kepada pekerja.
