kaltengpedia.com – Pemilihan kepala daerah di Kalimantan Tengah telah selesai, dan para pemimpin baru—gubernur, bupati, serta wali kota—resmi dilantik pada 20 Februari 2025. Kini, masa euforia telah berlalu, dan saatnya bagi mereka untuk bekerja cerdas demi mewujudkan visi dan misi yang telah dijanjikan kepada masyarakat. Dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kepala daerah harus beradaptasi dengan kebijakan penghematan anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
100 Hari Pertama: Masa Kritis dan Penentu Keberhasilan
Seratus hari pertama merupakan periode yang sangat penting bagi kepala daerah dalam menunjukkan keseriusan dan arah kebijakan yang akan dijalankan selama lima tahun ke depan. Gebrakan awal menjadi tolak ukur efektivitas kepemimpinan mereka. Jika mampu menjalankan program kerja yang konkret dan berdampak positif, kepercayaan masyarakat akan meningkat. Sebaliknya, jika dalam 100 hari pertama kepala daerah gagal menunjukkan progres yang signifikan, maka legitimasi kepemimpinannya bisa dipertanyakan.
Langkah awal yang strategis sangat diperlukan dalam periode ini. Beberapa kepala daerah mungkin akan langsung melakukan reformasi birokrasi, mempercepat realisasi program infrastruktur, meningkatkan layanan publik, atau menangani persoalan ekonomi dan sosial yang mendesak. Namun, tidak sedikit pula yang masih terbebani dengan dinamika politik pascapemilu, sehingga program-program mereka tersendat.
Peran Masyarakat dalam Mengawal Pemerintahan Baru
Keberhasilan atau kegagalan seorang kepala daerah bukan hanya menjadi tanggung jawab individu pemimpin tersebut, tetapi juga masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Oleh karena itu, publik memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan dan program kerja pemimpin daerah. Dukungan kritis dan konstruktif dari masyarakat, akademisi, serta media massa sangat dibutuhkan agar pemerintahan berjalan dengan transparan dan akuntabel.
Masyarakat perlu mengawasi apakah pemimpin yang dipilih benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat atau hanya mengutamakan kepentingan pribadi, keluarga, golongan, dan partai politiknya. Pemimpin yang ideal adalah mereka yang memiliki rekam jejak baik, kecerdasan, kedewasaan emosional, serta kepedulian terhadap kesejahteraan rakyat, bukan sekadar memiliki citra yang dipoles atau mengandalkan politik uang dalam kampanye.
Evaluasi dan Harapan untuk Kepemimpinan yang Berintegritas
Dalam 100 hari pertama ini, masyarakat Kalimantan Tengah menunggu terobosan nyata dari pemimpin baru mereka. Janji politik yang telah disampaikan saat kampanye harus segera diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program kerja yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat. Jika kepala daerah mampu mengelola pemerintahan dengan baik sejak awal, maka harapan untuk perbaikan dan kemajuan daerah dapat terwujud. Sebaliknya, jika 100 hari pertama hanya diisi dengan seremonial dan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, maka lima tahun ke depan bisa menjadi perjalanan yang penuh tantangan bagi daerah dan masyarakatnya.
Sebagai bagian dari demokrasi, mengawal jalannya pemerintahan bukan sekadar tugas legislatif atau lembaga pengawas, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Dengan keterlibatan aktif, transparansi, dan kritik yang membangun, diharapkan pemerintahan di Kalimantan Tengah dapat berjalan lebih baik dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyatnya.
