kaltengpedia.com – Kalimantan Tengah baru saja menyelesaikan perhelatan demokrasi dalam Pilkada 2024. Selain persaingan politik yang ketat, satu hal yang menarik perhatian adalah daftar harta kekayaan para bupati dan wali kota terpilih yang tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Data ini mencerminkan latar belakang ekonomi yang beragam, dari kepala daerah dengan kekayaan melimpah hingga yang memiliki aset paling sedikit.
Bupati dan Wali Kota dengan Harta Kekayaan Tertinggi
- Bupati Sukamara terpilih Masduki – Rp. 54.318.632.001
- Wali Kota Palangka Raya terpilih Fairid Naparin – Rp. 24.788.342.193
- Bupati Barito Selatan terpilih Eddy Rya Samsuri – Rp. 16.253.424.201
- Bupati Gunung Mas terpilih Jaya S Monong – Rp. 16.306.982.960
- Bupati Seruyan terpilih Ahmad Selanorwanda – Rp. 16.134.062.000
- Bupati Pulau Pisau terpilih Ahmad Rifai – Rp. 15.136.084.235
- Bupati Kotawaringin Barat terpilih Nurhidayah – Rp. 11.973.135.824
- Bupati Kotawaringin Timur terpilih Halikinnor – Rp. 8.012.071.026
Bupati dengan Harta Kekayaan Menengah
- Bupati Kapuas terpilih Muhammad Wiyatno – Rp. 4.010.000.000
- Bupati Katingan terpilih Saiful – Rp. 2.955.000.000
Bupati dengan Harta Kekayaan Terendah
- Bupati Lamandau terpilih Rizky Aditya Putra – Rp. 788.475.697
- Bupati Murung Raya terpilih Heriyus – Rp. 631.000.000
Berdasarkan data di atas, Masduki, Bupati Sukamara, menempati posisi sebagai kepala daerah dengan kekayaan tertinggi mencapai lebih dari Rp 54 miliar. Di sisi lain, Heriyus, Bupati Murung Raya, menjadi kepala daerah dengan kekayaan terendah, hanya sekitar Rp 631 juta.
Perbedaan harta kekayaan ini mencerminkan latar belakang yang berbeda dari masing-masing kepala daerah sebelum terjun ke dunia politik. Beberapa dari mereka berasal dari kalangan pengusaha, sementara yang lain lebih banyak menghabiskan karier di sektor pemerintahan atau sebagai pegawai negeri.
Kekayaan yang dimiliki seorang kepala daerah bukanlah jaminan keberhasilan dalam memimpin daerahnya. Namun, dengan latar belakang finansial yang kuat, seorang pemimpin bisa memiliki lebih banyak sumber daya untuk menjalankan program-program unggulannya tanpa terlalu bergantung pada pendanaan eksternal. Sebaliknya, bagi kepala daerah dengan kekayaan terbatas, tantangan yang lebih besar adalah bagaimana mengelola kebijakan publik secara efektif dengan keterbatasan finansial pribadi.
Masyarakat tentu berharap bahwa para kepala daerah ini akan memimpin dengan integritas dan dedikasi penuh, terlepas dari besarnya kekayaan pribadi yang mereka miliki. Bagaimana menurut Anda? Apakah kekayaan pribadi seorang kepala daerah berpengaruh terhadap kinerjanya dalam memimpin daerah?
