Kaltengpedia.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, menerima Program Local Service Delivery Project (LSDP) tahap pertama dengan nilai mencapai Rp107 miliar. Program LSDP Kapuas tersebut bertujuan memperkuat pelayanan publik, terutama sektor pengelolaan sampah yang membutuhkan dukungan sarana, prasarana, dan sistem pelayanan terpadu.
Wakil Bupati Kapuas Dodo menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, Komisi II DPR RI, serta seluruh pihak yang mendukung program tersebut. Menurutnya, bantuan itu menjadi bentuk kepercayaan besar kepada Kabupaten Kapuas. Pemkab Kapuas berkomitmen memanfaatkan program tersebut secara optimal untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Kapuas menjadi satu-satunya kabupaten di Kalimantan Tengah yang menerima Program LSDP pada tahap pertama. Dukungan itu akan diarahkan untuk memperkuat pengelolaan sampah dari tingkat masyarakat hingga sistem pengelolaan terpadu. Pemkab Kapuas juga perlu memastikan program berjalan tepat sasaran agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas.
Penguatan pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fasilitas. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kesadaran masyarakat, memperbaiki sistem pengangkutan, serta memastikan proses pemilahan dan pengolahan sampah berjalan secara berkelanjutan. Langkah tersebut penting untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi timbunan sampah.
Program LSDP merupakan inisiatif Kementerian Dalam Negeri bersama Bappenas dan Kementerian Lingkungan Hidup dengan dukungan Bank Dunia. Program ini mendorong pemerintah daerah meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan yang lebih efektif dan terintegrasi. Dukungan tersebut juga membuka peluang bagi daerah untuk memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizami Karsayuda mengatakan persoalan persampahan harus mendapat perhatian serius dari pemerintah kabupaten dan kota. Menurutnya, pengelolaan sampah berkaitan langsung dengan kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, dan daya saing daerah. Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja negara.
Rifqinizami juga mendorong keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga internasional seperti Bank Dunia. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperluas dukungan pembiayaan, memperkuat fasilitas, dan membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih modern. Kabupaten Kapuas kini memiliki peluang untuk menunjukkan hasil nyata dari pelaksanaan Program LSDP Kapuas.
Keberhasilan program ini akan bergantung pada perencanaan, pengawasan, serta keterlibatan masyarakat. Pemkab Kapuas perlu memastikan setiap dukungan anggaran digunakan secara transparan dan sesuai kebutuhan lapangan. Dengan pengelolaan yang konsisten, program tersebut diharapkan dapat memperbaiki kualitas lingkungan sekaligus meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Kapuas.
