Kaltengpedia.com – Kiprah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalimantan Tengah kembali menjadi sorotan. Sejumlah elemen organisasi kepemudaan (OKP) mempertanyakan aktivitas serta kontribusi KNPI Kalteng setelah kepengurusan periode 2025–2028 resmi dilantik.
DPD KNPI Kalteng periode 2025–2028 diketahui kembali dipimpin M. Alfian Mawardi. Dalam pelantikan yang berlangsung pada 31 Agustus 2025, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran hadir dan mendorong KNPI agar menjalankan peran strategis dalam pembinaan pemuda dan pembangunan daerah.
Namun, memasuki September 2026, sejumlah anggota OKP di bawah naungan KNPI mulai mempertanyakan sejauh mana program organisasi berjalan dan dirasakan oleh pemuda maupun masyarakat.
“Apakah Gubernur tidak ada tindakan? Atau ini Alfian Mawardi anak emas Gubernur Kalteng?” ujar salah satu anggota OKP kepada wartawan, Rabu (16/9/2026).
Pernyataan tersebut merupakan pandangan dari anggota OKP yang bersangkutan dan belum dapat dianggap sebagai fakta mengenai adanya perlakuan khusus dari Gubernur Kalteng terhadap Ketua KNPI.
Sorotan juga muncul terkait informasi mengenai dugaan persoalan hukum yang dikaitkan dengan Ketua KNPI Kalteng. Terhadap informasi tersebut, diperlukan konfirmasi dari pihak terkait serta tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan hukum berkekuatan tetap.
Di sisi lain, pertanyaan mengenai aktivitas organisasi menjadi isu yang tidak kalah penting.
Publik dan kalangan pemuda tentu dapat mempertanyakan: program apa saja yang telah dijalankan KNPI Kalteng? Seberapa besar keterlibatan OKP? Apa dampaknya bagi pemuda di daerah? Dan bagaimana evaluasi terhadap kepengurusan saat ini?
Sebelumnya, saat kembali terpilih memimpin KNPI Kalteng periode 2025–2028, Alfian Mawardi menyatakan komitmen menjadikan KNPI sebagai wadah pembinaan pemuda serta menghadirkan terobosan baru bagi generasi muda Kalteng.
Kini, tantangannya adalah bagaimana komitmen tersebut dapat terlihat melalui program dan kegiatan yang terukur.
Hingga berita ini ditulis, diperlukan penjelasan dari DPD KNPI Kalteng maupun Pemerintah Provinsi Kalteng terkait berbagai pertanyaan yang disampaikan kalangan OKP tersebut.
Apakah ini sekadar kritik internal organisasi, atau sudah saatnya ada evaluasi terhadap kinerja KNPI Kalteng?
