kaltengpedia.com – Suasana panas dikabarkan terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, menyusul pembatalan mendadak Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dijadwalkan digelar Sabtu malam, 12 Juli 2025, di Palangka Raya.
Rakor penting yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran itu batal terlaksana lantaran hanya dihadiri oleh 7 dari 14 kepala daerah se-Kalteng. Ketidakhadiran mayoritas kepala daerah ini diduga membuat gubernur marah besar dan memilih membatalkan agenda tersebut.
Adapun tujuh kepala daerah yang hadir memenuhi undangan resmi Pemprov Kalteng adalah:
Bupati Katingan
Bupati Gunung Mas
Bupati Barito Selatan
Bupati Barito Timur
Bupati Murung Raya
Bupati Kapuas
Wali Kota Palangka Raya
Sementara itu, tujuh kepala daerah lainnya yang tidak hadir dalam rakor tersebut, meskipun sudah mendapatkan undangan resmi dari Pemerintah Provinsi, antara lain:
Bupati Kotawaringin Timur
Bupati Kotawaringin Barat
Bupati Lamandau
Bupati Seruyan
Bupati Sukamara
Bupati Barito Utara
Bupati Pulang Pisau
Ketidakhadiran mereka memunculkan tanda tanya besar. Informasi dari sejumlah sumber internal menyebut bahwa tidak ada konfirmasi resmi dari beberapa kepala daerah tersebut mengenai alasan ketidakhadiran mereka, sehingga memunculkan dugaan adanya sikap pembangkangan terhadap agenda resmi Pemprov.
“Ini bukan sekadar rapat biasa, melainkan rakor penting menyangkut masa depan keuangan daerah masing-masing. Gubernur tentu merasa tidak dihormati,” ujar seorang pejabat di lingkungan Pemprov Kalteng yang enggan disebutkan namanya (12/07/2025). Menurut informasi yang dihimpun redaksi Kaltengpedia, rakor tersebut telah disusun sebagai langkah strategis bersama untuk menggenjot PAD daerah, mengingat ketergantungan pada dana transfer pusat masih sangat tinggi di sejumlah kabupaten.
Gubernur Agustiar Sabran, dalam beberapa kesempatan sebelumnya, telah menegaskan pentingnya kolaborasi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah. “Jangan hanya bergantung pada pusat. Kita harus gali potensi lokal untuk PAD,” ucap gubernur dalam sambutannya pada rapat sebelumnya di Juni lalu.
Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari gubernur maupun perwakilan Pemprov Kalteng terkait pembatalan agenda tersebut. Begitu juga dengan para kepala daerah yang tidak hadir, belum memberikan klarifikasi publik.
Apakah Rakor PAD ini akan dijadwalkan ulang atau ditindaklanjuti dengan langkah tegas dari Gubernur Kalteng, masih menjadi tanda tanya. Namun satu hal yang pasti, komunikasi dan sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota saat ini tengah diuji.
