Kaltengpedia – Sukamara – Pemerintah Kabupaten Sukamara menegaskan bahwa hasil reses anggota DPRD akan menjadi salah satu dasar penting dalam penyusunan arah pembangunan daerah. Aspirasi masyarakat yang dihimpun para wakil rakyat akan diselaraskan dengan kebijakan pemerintah daerah serta dikombinasikan dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat desa hingga kabupaten.
Wakil Bupati Sukamara, Nur Efendi mengatakan, reses merupakan momentum penting bagi anggota DPRD untuk menyerap berbagai kebutuhan masyarakat secara langsung di daerah pemilihannya masing-masing. Melalui proses tersebut, berbagai usulan prioritas pembangunan dapat diketahui secara lebih rinci dan terukur.
Menurutnya, seluruh aspirasi yang masuk nantinya akan dipilah berdasarkan kebutuhan prioritas, kemampuan keuangan daerah, serta kesesuaian dengan program pembangunan jangka menengah daerah. Hal ini dilakukan agar pembangunan yang dijalankan benar-benar tepat sasaran dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pemerintah daerah juga memandang sinergi antara legislatif dan eksekutif sebagai faktor penting dalam mempercepat pembangunan. Oleh sebab itu, komunikasi dan koordinasi antara kedua lembaga terus diperkuat agar berbagai usulan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara optimal.
Selain itu, penyelarasan hasil reses dengan Musrenbang dinilai menjadi langkah strategis agar tidak terjadi tumpang tindih program. Aspirasi yang muncul dari masyarakat akan disandingkan dengan rencana pembangunan pemerintah sehingga program yang dihasilkan lebih efektif dan efisien.
Pemkab Sukamara berharap pola kerja sama yang harmonis antara DPRD dan pemerintah daerah dapat terus dipertahankan. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor.
Pemerintah daerah juga mengakui masih terdapat sejumlah hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan program pembangunan. Karena itu, berbagai saran dan masukan dari DPRD maupun masyarakat akan dijadikan bahan evaluasi demi meningkatkan kualitas pelayanan publik ke depan. (Yd/Kalped)
