Kaltengpedia – Palangka Raya – Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam upaya mitigasi bencana.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat Kota Palangka Raya memiliki potensi risiko bencana alam yang cukup tinggi, baik kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat musim kemarau maupun banjir ketika curah hujan meningkat.
Secara geografis, wilayah Palangka Raya didominasi lahan gambut dan aliran sungai yang menjadikannya rawan terhadap berbagai dampak bencana alam.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangka Raya, Heri Pauzi mengatakan, cuaca ekstrem, banjir, dan karhutla selama beberapa tahun terakhir menjadi ancaman serius bagi Kota Palangka Raya.
“Selama beberapa tahun terakhir, cuaca ekstrem, banjir, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi ancaman serius bagi Palangka Raya. Dampaknya sangat luas, mulai dari kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan, hingga terganggunya roda perekonomian,” ujarnya, Kamis (15/1/2026).
Menurut Heri, masyarakat merupakan elemen penting sekaligus garda terdepan dalam meminimalisir dampak bencana. Karena itu, masyarakat diharapkan berperan aktif dalam mencegah karhutla dengan tidak membuka lahan menggunakan cara membakar serta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau hotspot.
Sementara untuk mitigasi banjir, kesadaran menjaga kebersihan lingkungan dan drainase menjadi faktor penting dalam mengurangi risiko luapan air saat curah hujan tinggi.
“Tidak membuang sampah ke sungai dan bergotong royong membersihkan saluran air memiliki dampak besar dalam mengurangi risiko banjir,” tambahnya.
Sebagai bentuk kesiapsiagaan nyata, Pemerintah Kota Palangka Raya terus mendorong pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana (Kaltana). Program tersebut bertujuan membangun ketangguhan masyarakat melalui sosialisasi, pelatihan, dan simulasi kebencanaan yang melibatkan warga secara langsung.
Selain itu, edukasi kebencanaan sejak dini juga menjadi perhatian utama, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah, guna menumbuhkan budaya sadar bencana secara berkelanjutan.
“Mitigasi bukan hanya soal kebijakan pemerintah atau kecanggihan teknologi, tetapi juga soal kepedulian. Sinergi antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan sangat diperlukan agar budaya sadar bencana terus tumbuh,” pungkas Heri. (YD/Kalped)
