kaltengpedia.com – Komisi IV DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Dadahup, Kapuas, Kalimantan Tengah, untuk meninjau langsung perkembangan program ketahanan pangan (food estate) yang menjadi salah satu prioritas pemerintah. Program ini diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus mengurangi ketergantungan impor.
Anggota Komisi IV DPR RI, Jaelani, menekankan pentingnya agar program food estate tidak hanya berbasis proyek semata. Menurutnya, program ini harus benar-benar mampu menjadikan Kalimantan Tengah sebagai penopang utama pangan nasional.
“Kita sudah sama-sama bersepakat untuk berkolaborasi mengawal apa yang menjadi visi dari Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong percepatan swasembada pangan. Yang kedua, tentu kita sangat berharap kegiatan atau proses proyek food estate ini berkesinambungan, tidak hanya berbasis proyek semata, tapi yang paling penting adalah Kalimantan Tengah ini bisa menjadi penopang pangan nasional. Karena target pemerintah mulai dari pencetakan sawah hingga percepatan swasembada pangan lainnya harus efektif dan maksimal,” ujar Jaelani (9/12).
Tantangan dan Kendala
Program food estate di Kalimantan Tengah menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kendala utama yang sering dihadapi adalah:
- Keterbatasan Infrastruktur: Infrastruktur yang kurang memadai, seperti jalan dan irigasi, menjadi salah satu hambatan dalam proses pengelolaan lahan dan distribusi hasil panen.
- Kualitas Lahan: Tidak semua lahan yang dialokasikan cocok untuk pertanian produktif. Beberapa area memiliki kualitas tanah yang rendah dan memerlukan teknologi serta input tambahan untuk meningkatkan hasil.
- Kurangnya Kolaborasi: Ketidakselarasan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta sering kali memperlambat implementasi program.
- Kapasitas Sumber Daya Manusia: Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan petani lokal dalam mengelola lahan secara modern menjadi tantangan yang harus diatasi melalui pelatihan dan pendampingan.
Solusi yang Ditawarkan
Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis, antara lain:
- Peningkatan Infrastruktur: Pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung, seperti jaringan irigasi, jalan, dan fasilitas pascapanen, guna menunjang kelancaran produksi dan distribusi pangan.
- Optimalisasi Lahan: Penggunaan teknologi modern seperti pemetaan lahan berbasis GIS (Geographic Information System) dapat membantu menentukan lahan yang sesuai untuk pertanian.
- Penguatan Kolaborasi: Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan swasta perlu diperkuat melalui forum lintas sektor untuk memastikan program berjalan dengan baik dan sesuai target.
- Pelatihan Petani: Memberikan pelatihan intensif kepada petani lokal tentang teknik pertanian modern dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan.
Harapan ke Depan
Jaelani menekankan pentingnya keberlanjutan program ini agar tidak hanya menjadi proyek jangka pendek, tetapi benar-benar memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan ketahanan pangan nasional. “Kolaborasi lintas sektor harus terus dilakukan untuk mencapai swasembada pangan yang kita cita-citakan. Pemerintah juga harus memastikan bahwa program ini tidak berhenti hanya pada tataran perencanaan, tetapi benar-benar terealisasi dengan hasil yang nyata,” tegasnya.
Dengan langkah-langkah konkret dan kerja sama yang kuat, program food estate di Kalimantan Tengah diharapkan mampu menjadi salah satu solusi utama dalam menciptakan ketahanan pangan nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor.
