kaltengpedia.com – Wacana penetapan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional terus menuai pro dan kontra. Di tengah perdebatan sengit itu, muncul sindiran tajam dari Ainun Najib, pegiat media sosial sekaligus praktisi teknologi informasi.
Lewat akun X (Twitter) pribadinya, @ainunnajib, pada Sabtu (2/11/2025), Ainun menulis kalimat satir yang langsung viral. “If President Soeharto becomes National Hero, then President Joko Widodo should become National Superhero,” tulisnya.
(Jika Presiden Soeharto menjadi Pahlawan Nasional, maka Presiden Joko Widodo harus menjadi Pahlawan Super Nasional.)
Unggahan tersebut disertai gambar Jokowi mengenakan kostum mirip Superman, lengkap dengan jubah merah dan logo huruf “J” di dadanya.
Tak butuh waktu lama, postingan itu menuai beragam reaksi warganet — dari yang menanggapinya dengan candaan hingga sindiran pedas.
Beberapa komentar lucu bermunculan:
-
@ReiMadridista: “Superheronya punya kendaraan ajaib yang tak terlihat: Esemka.”
-
@DJ_Luvly: “Aamiin, semoga cepat jadi pahlawan… setelah proses hukum akhirat.”
-
@Bima_Sakti_1: “Kalau ini Ahlawan Ijazah!”
-
@baiou_2829: “Jokowi? Hero Supermarket aja.”
-
@SHPDCMPABABD: “Kalau superhero, celana dalamnya dipakai di luar, ya?”
Sebagian pengguna X menilai unggahan Ainun sekadar satir ringan, tapi sebagian lain menganggapnya sindiran politik yang tajam terhadap wacana pemerintah.
Tokoh Agama Terpecah: NU dan Muhammadiyah Tak Satu Suara
Penetapan Soeharto sebagai calon pahlawan nasional membuat tokoh agama dan ormas Islam terbesar di Indonesia ikut terbelah.
Dari Muhammadiyah, Ketua PP Muhammadiyah Muhadjir Effendy menyatakan dukungannya. Ia menilai jasa Soeharto terhadap pembangunan Indonesia tak bisa dihapus dari sejarah.
Namun, Usman Hamid, tokoh muda Muhammadiyah sekaligus Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, menolak keras. “Kalau meninggal dalam status tersangka, apalagi pelanggaran HAM atau korupsi, sulit disebut pahlawan,” ujarnya tegas (6/11/2025).
Sementara di Nahdlatul Ulama (NU), perbedaan pendapat juga mencuat.
KH Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) mendukung usulan Kemensos untuk menetapkan Soeharto dan Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional.
Namun, KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus) menolak keras:
“Saya paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan Pahlawan Nasional,” tegasnya.
Gus Mus mengenang masa Orde Baru sebagai periode kelam bagi para ulama NU. Ia menuturkan banyak kiai ditekan, simbol NU dirusak, bahkan ada yang dipaksa bergabung ke Golkar. “Adik saya, Kiai Adib Bisri, keluar dari PNS karena dipaksa masuk Golkar,” kenangnya.
Tokoh Katolik Romo Franz Magnis-Suseno juga menolak keras. Menurutnya, Soeharto tidak layak karena terlibat dalam korupsi besar-besaran dan kekerasan sipil selama 32 tahun berkuasa.
Jokowi: Soeharto dan Gus Dur Sama-Sama Punya Jasa
Berbeda dengan para penolak, Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru mendukung wacana penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto dan Gus Dur. “Setiap pemimpin, baik Presiden Soeharto maupun Presiden Gus Dur, punya peran dan jasa besar terhadap negara,” kata Jokowi (6/11/2025).
Ia menegaskan, proses pemberian gelar pahlawan harus tetap mengikuti mekanisme resmi dan pertimbangan tim ahli. “Kita harus menghormati jasa dan peran para pemimpin, dengan menyadari bahwa setiap tokoh punya kelebihan dan kekurangannya,” ujarnya.
Megawati: Jangan Sembarangan Memberi Gelar Pahlawan
Sikap berbeda ditunjukkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Ia menolak keras wacana tersebut.
“Kalau Bung Karno, saya berani bilang pahlawan, karena beliau bertanggung jawab. Tapi jangan gampang dong kasih gelar pahlawan,” tegas Megawati dalam pidatonya di Blitar (1/11/2025).
Megawati mengingatkan bahwa penetapan gelar pahlawan harus mempertimbangkan rekam jejak kemanusiaan dan moral. Ia juga menyinggung ketidakadilan yang dialami ayahnya, Soekarno, pasca didepak oleh rezim Orde Baru.
“Kalau Bung Karno bersalah, seharusnya dibawa ke pengadilan. Tapi beliau memilih diam agar tak terjadi perang saudara,” ungkapnya.
Latar Wacana
Diketahui, nama Soeharto dan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) masuk dalam nominasi penerima gelar Pahlawan Nasional 2025 yang akan diumumkan pada 10 November 2025, bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto.
