Kaltengpedia.com – Gubernur Kalimantan Tengah terus memantapkan langkah strategis dalam pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup di Bumi Tambun Bungai. Upaya tersebut diwujudkan melalui pertemuan resmi dengan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, yang berlangsung di Ruang Rapat Menteri Kehutanan, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Kunjungan kerja ini menjadi momentum penting dalam menyelaraskan kebijakan pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, khususnya terkait penataan ruang, kesiapsiagaan menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), serta penguatan peran Kalimantan Tengah dalam program Ketahanan Pangan Nasional.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan konstruktif tersebut, Gubernur Kalteng memaparkan kondisi faktual tata ruang wilayah Kalimantan Tengah yang didominasi kawasan hutan. Karakteristik ini, menurutnya, membutuhkan pendekatan khusus dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
“Kurang lebih 81 persen wilayah Kalimantan Tengah merupakan kawasan hutan. Sementara sisanya, sekitar 19 persen adalah Area Penggunaan Lain (APL) yang berfungsi sebagai zona penyangga,” ujar Gubernur.
Gubernur menegaskan, APL memiliki peran strategis sebagai buffer zone yang melindungi kawasan hutan utama. Karena itu, ia mengusulkan adanya fleksibilitas serta optimalisasi pemanfaatan anggaran pusat, termasuk Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR), untuk mendukung pembangunan infrastruktur ramah lingkungan di wilayah penyangga tersebut.
Salah satu contoh konkret yang disampaikan adalah kebutuhan mendesak akan normalisasi sungai. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga kualitas dan kuantitas air, sekaligus sebagai strategi jangka panjang dalam mitigasi bencana. Tata air yang baik diyakini mampu mencegah banjir di musim hujan serta menjaga kebasahan lahan gambut saat musim kemarau, yang menjadi kunci utama pencegahan Karhutla.
Selain isu kehutanan dan lingkungan, Gubernur Kalteng juga menegaskan komitmen daerahnya dalam mendukung penuh program strategis nasional. Ia menyampaikan kesiapan Kalimantan Tengah untuk menjadi salah satu pilar utama ketahanan pangan nasional, sebagaimana mandat yang diberikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Menanggapi paparan tersebut, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, yang didampingi Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, menyambut positif dan memberikan dukungan penuh atas langkah-langkah strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Menteri menegaskan pentingnya kolaborasi pusat dan daerah dalam menjaga keberlanjutan ekosistem, sekaligus mendukung pembangunan infrastruktur yang selaras dengan prinsip pelestarian lingkungan.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan perangkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah, antara lain Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov. Kalteng Herson B. Aden, Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalteng Agustan Saining, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Prov. Kalteng Juni Gultom, serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Prov. Kalteng Safiri.
