kaltengpedia.com – Kepadatan penduduk Jakarta kembali menjadi sorotan dunia setelah Divisi Kependudukan PBB menetapkannya sebagai kawasan metropolitan terpadat di dunia, dengan populasi mencapai 42 juta jiwa. Posisi ini menyalip Dhaka, Bangladesh (hampir 40 juta jiwa), serta Tokyo (33 juta jiwa) yang selama bertahun-tahun berada di urutan pertama.
Lonjakan penduduk ini menegaskan berbagai persoalan klasik Jakarta sebagai kota megapolitan kemacetan, polusi, hingga banjir yang semakin berat akibat tidak sinkronnya koordinasi wilayah Jabodetabek. Kondisi serupa juga mulai terlihat di Bali, yang kini menghadapi kepadatan penduduk dan keterbatasan lahan.
Untuk mengurangi tekanan di wilayah padat, pemerintah kembali menghidupkan program transmigrasi. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengajak masyarakat Bali mempertimbangkan perpindahan ke daerah yang memiliki lahan pertanian luas, termasuk Kalimantan, Sumatera Selatan, hingga Papua.
“Warga Bali harus kita siapkan untuk transmigrasi lagi, mengelola lahan-lahan di luar Bali,” ujar Nusron dalam Rakor Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria di Kantor Gubernur Bali, Denpasar.
Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian khusus pada strategi pemerataan pembangunan melalui transmigrasi. Jika masyarakat lokal tidak mencukupi, pemerintah akan membuka peluang bagi warga Jawa dan Bali untuk mengisi kebutuhan tenaga pengelola lahan di luar Jawa. Program ini dijanjikan menghadirkan lahan produktif dengan prospek ekonomi menjanjikan.
Kalimantan Tengah (Kalteng) menjadi salah satu wilayah yang kembali diperhitungkan karena memiliki hamparan lahan luas, sumber daya pertanian, perkebunan, serta potensi pangan yang terus berkembang. Selain itu, beberapa kabupaten di Kalteng—seperti Kapuas, Pulang Pisau, Gunung Mas, dan Kotawaringin Timur—memiliki proyek strategis pangan dan perkebunan yang membutuhkan lebih banyak tenaga kerja dan pengelola lahan.
Gubernur Bali Wayan Koster menyambut baik rencana tersebut. Ia menilai transmigrasi kembali menjadi peluang bagi masyarakat Bali yang ingin memiliki lahan dan mengembangkan usaha di wilayah berkembang seperti Kalimantan Tengah.
“Bali sudah terlihat padat. Di daerah lain ada lahan luas. Dulu ada program transmigrasi, dan itu memberikan kesempatan bagi warga untuk memanfaatkan lahan di sana,” ujarnya.
Di sisi lain, pemindahan pusat pemerintahan ke Kalimantan Timur terus mempercepat pertumbuhan di wilayah Kalimantan, termasuk Kalteng sebagai provinsi penyangga strategis.
Pembangunan Kawasan Kompleks Yudikatif IKN—yang meliputi gedung MK, MA, dan KY—membutuhkan anggaran Rp11,6 triliun dengan kebutuhan lahan 57 hektare. Sementara kompleks legislatif seluas 42 hektare disiapkan dengan anggaran Rp8,5 triliun untuk pembangunan 2025–2027.
Beberapa proyek prioritas seperti Masjid Negara, Basilika, dan penataan Pasar Sepaku ditargetkan tuntas pada akhir 2025. Infrastruktur pendukung berupa hunian, pasar, sekolah, dan konektivitas jalan terus dikebut untuk mendukung relokasi ASN ke IKN pada 2028.
IKN yang semakin berkembang dipastikan memberi dampak ekonomi signifikan bagi provinsi sekitar, termasuk Kalteng—baik dalam arus logistik, tenaga kerja, peluang usaha, hingga pemanfaatan komoditas lokal sebagai penopang kebutuhan IKN.
Kalteng Berpeluang Menjadi Tujuan Transmigrasi Baru
Dengan kondisi Jakarta dan Bali yang semakin padat serta rencana pemerintah menghidupkan kembali transmigrasi, Kalimantan Tengah memiliki peluang besar menjadi daerah tujuan utama. Lahan luas, kebutuhan tenaga kerja pertanian, dan kedekatannya dengan IKN menjadikan Kalteng daerah strategis untuk pengembangan kawasan baru yang lebih produktif dan merata.
Rencana transmigrasi ini sekaligus membuka kesempatan peningkatan ekonomi desa, perluasan lahan pertanian, serta pemerataan pembangunan di Kalteng yang selama ini dikenal sebagai provinsi kaya sumber daya namun berpenduduk relatif rendah.
