kaltengpedia.com – Persoalan akses jalan menuju kawasan Petak Malai, Kabupaten Katingan, kembali menjadi perhatian masyarakat. Ruas jalan Tumbang Baraoi–Tumbang Atei yang memiliki panjang sekitar 12 kilometer disebut telah bertahun-tahun menjadi jalur yang harus dilalui warga meski kondisinya penuh risiko.
Keluhan tersebut disampaikan warga melalui media sosial. Dalam unggahannya, seorang warga mengaku telah melewati jalur tersebut sejak duduk di bangku sekolah dasar hingga saat ini.
“Zaman saya SD sampai sekarang kami melalui jalan ini yang penuh risiko dan harus bertaruh nyawa,” tulis warga tersebut.
Menurut warga, persoalan jalan menuju Petak Malai bukanlah masalah baru. Usulan pembangunan dan peningkatan jalan disebut telah berulang kali disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Namun, masyarakat mempertanyakan tindak lanjut dari berbagai usulan tersebut. Warga menilai pembahasan dalam forum perencanaan belum terlihat dalam bentuk pembangunan nyata di lapangan.
Dalam unggahannya, warga juga menceritakan bahwa sebelumnya pernah terdapat badan jalan ketika dilakukan pelebaran hingga 20 meter. Sejumlah perusahaan disebut pernah diinstruksikan untuk membantu pembukaan akses sepanjang sekitar 12 kilometer.
Akan tetapi, proses tersebut kemudian terkendala kebutuhan pembangunan jembatan untuk menyeberangkan material kayu. Setelah tidak berlanjut, badan jalan yang sebelumnya telah terbuka disebut kembali tertutup semak dan belukar.
Kondisi tersebut membuat masyarakat kembali mempertanyakan keberadaan akses yang layak menuju Petak Malai.
Padahal, menurut warga, kawasan Petak Malai memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Namun akses jalan sepanjang sekitar 12 kilometer dari Tumbang Baraoi menuju Tumbang Atei hingga kini dinilai belum mendapatkan penanganan yang memadai.
“Petak Malai kaya sumber daya alam, tapi jalan 12 KM Tumbang Baraoi–Tumbang Atei saja tidak bisa,” tulisnya.
Masalah keselamatan juga menjadi bagian dari keluhan masyarakat. Warga menyebut sejumlah kecelakaan pernah terjadi di jalur tersebut. Kondisi itu bahkan disebut membuat sebagian orang mengalami trauma untuk melakukan perjalanan menuju Petak Malai.
Bagi masyarakat setempat, melewati jalur tersebut merupakan kebutuhan sehari-hari. Guru, tenaga kesehatan, masyarakat, hingga pelaku aktivitas ekonomi harus menggunakan akses yang sama untuk menjalankan tugas dan memenuhi kebutuhan mereka.
Warga kemudian membandingkan kondisi tersebut dengan pihak-pihak tertentu yang disebut hanya sesekali melintasi jalur tersebut, bahkan dapat memperoleh pengawalan kendaraan perusahaan maupun patroli.
Sementara masyarakat harus menghadapi sendiri risiko perjalanan.
Kritik juga diarahkan kepada pemerintah daerah dan para anggota DPRD yang memiliki fungsi memperjuangkan kebutuhan masyarakat. Warga berharap persoalan jalan tidak berhenti pada pencatatan dalam Musrenbang tanpa adanya kejelasan mengenai pelaksanaan.
“Musrenbang lagi diusulkan, oke dicatat, tapi nol besar bukti sampai sekarang,” tulis warga.
Masyarakat meminta Pemerintah Kabupaten Katingan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melihat langsung kondisi jalan tersebut dan menyusun langkah konkret untuk penyelesaiannya.
Jalan Tumbang Baraoi–Tumbang Atei bukan hanya berkaitan dengan akses transportasi. Kondisi jalan berpengaruh terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, mobilitas masyarakat, distribusi kebutuhan pokok, serta aktivitas ekonomi warga di kawasan Petak Malai.
Karena itu, masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar usulan. Mereka membutuhkan kepastian mengenai rencana pembangunan, sumber anggaran, tahapan pekerjaan, serta target penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan.
Keluhan warga tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur harus dirasakan hingga wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan.
Bagi masyarakat Petak Malai, jalan sepanjang sekitar 12 kilometer tersebut bukan sekadar ruas penghubung antarkawasan. Jalan itu merupakan akses utama untuk menjalani kehidupan sehari-hari.
Kini pertanyaannya sederhana: kapan jalan Tumbang Baraoi–Tumbang Atei benar-benar dibangun dan dapat dilalui dengan aman oleh masyarakat?
Warga berharap pemerintah Kabupaten Katingan tidak lagi sekadar mencatat usulan, tetapi hadir dengan keputusan dan pekerjaan nyata di lapangan.
