kaltengpedia.com – Polemik internal tengah mengguncang tubuh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Kalimantan Tengah pasca penetapan Yudhi Karlianto Manan, SH sebagai Ketua DPD GAMKI Kalteng periode 2025–2028. Pemilihan yang berlangsung secara aklamasi dalam Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) pada Sabtu, 24 Mei 2025 di Palangka Raya itu menuai penolakan keras dari sejumlah pengurus tingkat cabang.
Penolakan paling tegas datang dari Sekretaris DPC GAMKI Kota Palangka Raya, Setiawan, ST, yang menyebut proses pemilihan tersebut cacat prosedural dan tidak sah secara organisasi.
“Kegiatan ini digelar secara diam-diam dan hanya berlangsung dalam waktu sangat singkat, kurang dari setengah hari. Tidak ada pemberitahuan resmi kepada kami. Ini jelas melanggar etika organisasi dan mencoreng nilai-nilai kebersamaan yang dijunjung GAMKI,” tegas Setiawan.
Menurutnya, tindakan sepihak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GAMKI yang menunjuk caretaker tanpa komunikasi dengan pengurus sah di tingkat daerah menunjukkan sikap arogan dan sewenang-wenang.
“Ini bukan hanya inkonsistensi, tapi sudah masuk ranah perampasan legitimasi. DPP tampaknya sedang bermain dengan agenda terselubung. Patut diduga ada intervensi pihak-pihak tertentu untuk mengambil alih kepemimpinan di daerah,” tambahnya.
Nada serupa juga disampaikan oleh Ketua DPC GAMKI Kabupaten Katingan, Yosefa Jambang. Ia mengaku terkejut saat mengetahui bahwa kepengurusan DPC yang ia pimpin telah dicaretaker tanpa pemberitahuan sebelumnya.
“Saya baru tahu dari rekan-rekan di lapangan. Tidak ada surat resmi, tidak ada komunikasi dari DPP. Ini sangat mengecewakan dan tidak menghormati struktur organisasi,” kata Yosefa saat dikonfirmasi, Sabtu (25/5).
Yosefa menegaskan bahwa struktur kepemimpinan GAMKI di Kalimantan Tengah yang sah hingga saat ini berada di bawah komando Winda Natalia. Segala bentuk konferensi dan pemilihan yang tidak melibatkan pengurus resmi, menurutnya, adalah tidak sah dan cacat moral.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar: siapa yang bermain di balik penunjukan Yudhi Karlianto secara mendadak dan senyap? Tidak sedikit yang mencurigai bahwa ada intervensi dari kalangan tertentu di tubuh DPP GAMKI yang berkepentingan menguasai jalur organisasi di daerah demi kepentingan politik atau ekonomi menjelang tahun-tahun strategis ke depan.
Para pengurus cabang menuntut DPP segera membuka ruang dialog, membatalkan hasil Konferda yang dinilai tidak sah, dan menggelar ulang proses pemilihan dengan melibatkan seluruh DPC secara transparan.
Jika tekanan dari bawah terus menguat, tidak menutup kemungkinan akan muncul mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan DPP GAMKI itu sendiri. Potensi pembatalan terpilihnya Ketua DPD Kalteng hasil Konferda 24 Mei sangat terbuka, terutama bila terbukti prosesnya tidak sesuai dengan AD/ART organisasi.
“Jangan sampai GAMKI tercoreng hanya karena ulah segelintir elite yang mengabaikan suara akar rumput,” pungkas Setiawan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak DPP GAMKI belum memberikan tanggapan resmi atas polemik yang berkembang.
