Kaltengpedia – Palangka Raya – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kalteng Bergerak menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Tengah. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kritik terhadap proyek jalur biru atau jalur sepeda yang menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir.
Dalam aksinya, massa menyoroti kualitas pengerjaan jalur biru yang dinilai mengalami kerusakan dan pemudaran warna dalam waktu relatif singkat setelah pengerjaan dilakukan. Kondisi tersebut memunculkan berbagai pertanyaan dari masyarakat mengenai kualitas material yang digunakan, proses pelaksanaan proyek, hingga mekanisme pengawasan yang diterapkan selama pekerjaan berlangsung.
Koordinator aksi menyampaikan bahwa demonstrasi tersebut bukan semata-mata ditujukan untuk mengkritik hasil pekerjaan fisik, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian terhadap pengelolaan pembangunan daerah yang harus dilaksanakan secara transparan, profesional, dan akuntabel. Mereka meminta pemerintah membuka ruang komunikasi yang lebih luas agar masyarakat memperoleh penjelasan yang jelas terkait proyek yang saat ini menjadi perbincangan publik.
Mahasiswa juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Menurut mereka, setiap program pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah harus memberikan hasil yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Dinas PUPR Kalimantan Tengah, Juni Gultom, menemui langsung massa aksi dan memberikan penjelasan terkait kondisi proyek jalur biru. Ia menegaskan bahwa pekerjaan tersebut masih dalam tahap pelaksanaan dan penyempurnaan sehingga belum dapat dinyatakan selesai sepenuhnya. Pihaknya juga memastikan bahwa pekerjaan yang belum memenuhi spesifikasi tidak akan dibayarkan sebelum dilakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Juni menyebutkan bahwa pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap sejumlah temuan di lapangan dan akan terus mengawasi proses penyempurnaan pekerjaan. Ia memastikan bahwa kritik dan masukan dari masyarakat maupun mahasiswa akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan proyek ke depan.
Aksi yang berlangsung tertib tersebut diakhiri dengan dialog antara mahasiswa dan pihak Dinas PUPR. Melalui forum tersebut, kedua belah pihak menyampaikan pandangan masing-masing terkait proyek jalur biru yang saat ini menjadi sorotan masyarakat.
Peristiwa ini menunjukkan tingginya perhatian publik terhadap kualitas pembangunan infrastruktur di Kalimantan Tengah. Di sisi lain, aksi tersebut juga menjadi pengingat penting bahwa transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang kuat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. (Yd/Kalped)
