kaltengpedia.com – Buntok – Ketua DPRD Barito Selatan, Kalimantan Tengah, HM Farid Yusran meminta penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2026 lebih selektif dan diarahkan pada program yang penting serta mendesak bagi masyarakat.
Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) menjadi salah satu program yang dinilai perlu mendapatkan perhatian dalam kondisi kabut asap dan keterbatasan keuangan daerah.
Farid mengatakan, pemerintah daerah perlu memastikan setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
“APBD-P harus mengutamakan program dan kegiatan yang bersifat penting serta mendesak. Itu penting karena kondisi keuangan daerah yang masih dalam masa efisiensi, dan ditambah lagi situasi darurat kabut asap akibat Karhutla,” kata Farid usai rapat Badan Anggaran DPRD di Buntok, Rabu.
Menurutnya, salah satu kebutuhan mendesak saat ini adalah dukungan peralatan untuk penanganan Karhutla. Jumlah personel yang dikerahkan ke lokasi kebakaran harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai agar penanganan dapat berjalan efektif.
“Contohnya, ratusan orang didatangkan untuk memadamkan api di lahan, tetapi alatnya hanya dua unit saja, tentu yang bisa bekerja hanya sedikit,” ujarnya.
Farid mendorong pemerintah daerah memprioritaskan pengadaan peralatan pemadam, termasuk pompa air dan perlengkapan pendukung lainnya yang sesuai dengan kebutuhan petugas di lapangan.
Ia juga meminta program yang tidak masuk kategori penting dan mendesak untuk ditunda atau ditempatkan sebagai prioritas berikutnya. Langkah tersebut dinilai diperlukan agar anggaran daerah yang terbatas dapat digunakan untuk kebutuhan dengan manfaat paling besar.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Barito Selatan Ita Minarni mengatakan rapat Badan Anggaran merupakan tindak lanjut pembahasan antara komisi-komisi DPRD dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja.
Dalam pembahasan tersebut terdapat sejumlah usulan penambahan maupun pengurangan anggaran. Namun, seluruh usulan masih akan dibahas kembali bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan mempertimbangkan urgensi dan kemampuan keuangan daerah.
“Ini akan kita bahas kembali di rapat TAPD urgensinya, apakah layak untuk ditambahkan atau dikurangi anggarannya. Namanya juga usulan, maka kita tampung sembari melihat kondisi keuangan daerah,” kata Ita.
Selain penanganan Karhutla, kebutuhan pelayanan kesehatan juga menjadi perhatian dalam pembahasan APBD-P 2026. Ita menyebut anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan perlu diperhatikan karena berkaitan langsung dengan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.
“Untuk BPJS, pasti kita tambah, karena apabila tidak ditambah, masyarakat berobat akan terbebani, sebab harus membayar sendiri,” jelasnya.
Pembiayaan tenaga dokter juga menjadi kebutuhan yang perlu dicarikan solusi agar pelayanan kesehatan masyarakat tetap berjalan.
Dengan kondisi fiskal yang terbatas, pembahasan APBD-P 2026 diharapkan mampu menghasilkan alokasi anggaran yang lebih terarah, terutama untuk kebutuhan penanganan Karhutla, kesehatan, dan program lain yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
