Gubernur Kalteng Hadiri Rakornas, Prabowo: Pemimpin Jangan Kerja untuk Kepentingan Pribadi

Kaltengpedia.com – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Kehadiran Gubernur Agustiar Sabran dalam agenda strategis nasional tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendukung serta menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dengan pelaksanaan pembangunan di daerah.

Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 secara resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan kebijakan nasional berjalan efektif hingga ke tingkat daerah.

“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, Senin, 2 Februari 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini secara resmi menyatakan Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 dibuka,” ujar Presiden Prabowo.

Dalam taklimatnya, Presiden Prabowo menekankan pemahaman mendalam terhadap peran dan tugas aparatur pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagai pemimpin dan pelayan rakyat. Ia menyebut, pada dasarnya rakyat Indonesia mendambakan kehidupan yang tenang, harmonis, serta kepemimpinan yang berpihak pada kepentingan publik.

Presiden juga menegaskan bahwa harapan masyarakat tertuju pada hadirnya pemimpin yang adil, jujur, dan bekerja sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

“Mereka berharap, bahkan mereka mendambakan pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, dan pemimpin yang bekerja untuk kepentingan rakyat semuanya, bukan segelintir orang. Rakyat tidak menyukai pemimpin yang hanya memajukan kepentingan pribadinya. Ini adalah harapan seluruh rakyat kita,” tegasnya.

Rakornas ini menjadi forum penting untuk memperkuat koordinasi lintas pemerintahan sekaligus memastikan arah pembangunan nasional dan daerah berjalan seiring demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Pos terkait