Kaltengpedia.com – PALANGKA RAYA – Karhutla Kalteng menjadi perhatian pemerintah memasuki periode rawan kebakaran. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat koordinasi dengan dunia usaha untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan meluas.
Gubernur Kalteng Agustiar Sabran bersama Wakil Gubernur Edy Pratowo mengikuti rapat koordinasi penanganan karhutla bersama perusahaan secara virtual dari Posko Brimob, Palangka Raya, Senin (7/9/2026).
Rapat tersebut melibatkan 325 perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dari sembilan provinsi.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 175 perusahaan memegang HGU. Sementara 150 perusahaan lainnya memegang PBPH.
Pemerintah meminta seluruh perusahaan memperkuat kesiapsiagaan di wilayah kerja masing-masing. Perusahaan perlu memastikan personel, peralatan, sumber air, serta sistem pemantauan siap menghadapi potensi kebakaran.
Keterlibatan perusahaan menjadi penting karena sebagian wilayah kerja berada di kawasan yang memiliki risiko kebakaran. Pengawasan dan deteksi dini harus berjalan secara konsisten.
Petugas juga perlu segera melaporkan setiap indikasi kebakaran. Langkah cepat dapat mencegah api berkembang dan meluas ke kawasan lain.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago memimpin rapat koordinasi tersebut. Ia menegaskan bahwa pencegahan dan penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama.
Pemerintah, aparat, perusahaan, dan masyarakat harus menjalankan peran masing-masing. Penanganan karhutla juga tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman setelah api muncul.
Pemerintah mendorong seluruh perusahaan meningkatkan kesiapan sebelum kebakaran terjadi. Setiap perusahaan harus menyiapkan sumber daya dan peralatan untuk menghadapi kondisi darurat.
Kalimantan Tengah menjadi salah satu dari sembilan provinsi yang mengikuti rapat tersebut. Provinsi lain meliputi Jambi, Riau, Lampung, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
Rakor tersebut juga melibatkan Pangdam, Kapolda, Kajari, serta Danrem dari sejumlah wilayah rawan karhutla. Pemerintah ingin memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi puncak kebakaran.
Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Kemenkopolkam Purwito H.W. mengatakan pemerintah ingin memastikan seluruh pemegang HGU dan PBPH memahami kondisi karhutla.
Pemerintah meminta perusahaan menjalankan kewajiban dalam mencegah dan menangani kebakaran di wilayah masing-masing. Upaya tersebut mencakup patroli, pengawasan kawasan, deteksi dini, serta kesiapan personel dan peralatan.
Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat penanganan karhutla Kalteng. Pemerintah juga mendorong perusahaan segera berkoordinasi dengan aparat ketika menemukan titik api.
Rapat koordinasi turut menghadirkan Kepala BNPB, Menteri Kehutanan, Menteri ATR/BPN, Kapolri, dan Jaksa Agung. Para pejabat membahas strategi pemerintah dalam mencegah dan menangani karhutla.
Bagi Kalteng, sinergi antara pemerintah, aparat, perusahaan, dan masyarakat menjadi kunci menghadapi musim rawan kebakaran.
Pemerintah berharap seluruh pihak tidak menunggu api membesar untuk bergerak. Pencegahan dan kesiapsiagaan harus berjalan sejak dini agar karhutla Kalteng dapat ditangani dengan cepat dan dampaknya terhadap masyarakat bisa ditekan.
