kaltengpedia.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan menyiagakan sebanyak 10.700 personel gabungan di seluruh wilayah. Kekuatan tersebut melibatkan unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, pemadam kebakaran, masyarakat peduli api, serta unsur terkait lainnya.
Kesiapsiagaan di darat diperkuat dengan dukungan operasi udara berupa enam unit helikopter dan satu unit pesawat untuk operasi modifikasi cuaca (OMC) maupun patroli. Langkah tersebut dilakukan seiring meningkatnya aktivitas karhutla memasuki musim kemarau.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Tengah yang diperbarui Senin, 7 September 2026 pukul 18.00 WIB, tercatat sebanyak 1.727 titik panas atau hotspot dalam perkembangan harian.
Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengatakan penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah daerah, menurutnya, terus memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan agar potensi kebakaran dapat segera dikendalikan dan dampaknya terhadap masyarakat dapat ditekan.
“Karhutla merupakan tanggung jawab kita bersama. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan seluruh pihak agar setiap potensi kebakaran dapat segera ditangani. Yang paling utama adalah melindungi masyarakat dan menjaga lingkungan Kalteng tetap aman dari dampak kabut asap,” ujar Agustiar.
Pada periode tersebut, laporan lapangan kabupaten/kota kepada Pusdalops PB Provinsi Kalimantan Tengah mencatat 47 kejadian karhutla dengan estimasi luas area terbakar mencapai 100,44 hektare.
Kabupaten Katingan menjadi wilayah dengan hotspot harian terbanyak, yakni 338 titik. Selanjutnya Pulang Pisau sebanyak 299 titik, Seruyan 297 titik, Kotawaringin Timur 271 titik, dan Kota Palangka Raya 155 titik.
Dari sisi luas area terbakar harian, Kabupaten Kapuas mencatat angka tertinggi dengan 46 hektare. Berikutnya Seruyan 12,5 hektare, Gunung Mas 10,52 hektare, Kotawaringin Timur 10 hektare, dan Kotawaringin Barat 9,25 hektare.
Secara kumulatif sejak 1 Januari hingga 7 September 2026 pukul 18.00 WIB, jumlah hotspot di Kalteng mencapai 104.140 titik. Dalam periode yang sama tercatat 2.698 kejadian karhutla dengan luas area terbakar berdasarkan laporan lapangan mencapai 8.139,12 hektare. Sementara berdasarkan citra satelit Landsat 8 OLI/TIRS, luas area terindikasi terbakar mencapai 7.634 hektare.
Hotspot kumulatif terbanyak tercatat di Kotawaringin Timur sebanyak 20.570 titik, Kapuas 18.135 titik, Palangka Raya 15.143 titik, Pulang Pisau 11.542 titik, dan Katingan 9.315 titik.
Untuk jumlah kejadian, Palangka Raya berada di posisi tertinggi dengan 569 kejadian, disusul Kotawaringin Timur 519 kejadian, Seruyan 306 kejadian, Kapuas 214 kejadian, dan Kotawaringin Barat 207 kejadian.
Sementara itu, luas karhutla kumulatif terbesar tercatat di Kotawaringin Timur sebesar 2.423,24 hektare, Kotawaringin Barat 1.082,74 hektare, Seruyan 1.028,64 hektare, Kapuas 646,89 hektare, dan Palangka Raya 534,53 hektare.
Peningkatan aktivitas karhutla terlihat sepanjang Agustus 2026 dengan 71.350 hotspot, 1.444 kejadian, dan luas area terbakar sekitar 4.898,06 hektare. Hingga 7 September, September telah mencatat 27.457 hotspot, 413 kejadian, serta luas area terbakar sekitar 1.551,29 hektare.
Selain operasi pencegahan dan pemadaman, pemerintah juga melakukan penegakan hukum. Hingga 7 September 2026, tercatat 32 penanganan penegakan hukum terkait pelanggaran karhutla.
Dampak terhadap kesehatan masyarakat turut menjadi perhatian. Data yang dihimpun mencatat 79.081 kasus ISPA secara kumulatif, termasuk 6.734 kasus pada minggu keempat Agustus 2026.
Untuk mengurangi dampak asap, pemerintah menyiapkan 150 lokasi Rumah Oksigen serta mendukung penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di sembilan kabupaten/kota sesuai kondisi wilayah masing-masing.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan, khususnya di kawasan lahan gambut dan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran tinggi.
Masyarakat diimbau segera melaporkan apabila menemukan kebakaran agar penanganan dapat dilakukan secara cepat. Pemerintah menegaskan kolaborasi bersama antara pemerintah, aparat, dunia usaha, relawan, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam menekan risiko karhutla serta melindungi kesehatan dan lingkungan.
