Kaltengpedia – Palangka Raya – Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, menegaskan bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 harus dilakukan secara rasional, terukur, dan antisipatif dalam menghadapi dinamika global maupun nasional yang terus berkembang. Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Forum Lintas Perangkat Daerah RKPD Tahun 2027 dan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2026 di Aula Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya.
Leonard menekankan bahwa kondisi global yang dinamis, perubahan arah kebijakan nasional, serta tantangan fiskal daerah menjadi faktor penting yang harus diperhitungkan dalam menetapkan target pembangunan. Menurutnya, target dalam RKPD tidak boleh disusun terlalu ambisius, tetapi harus realistis dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta proyeksi transfer dari pemerintah pusat.
Ia menjelaskan, RKPD Tahun 2027 tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), namun tetap harus adaptif terhadap berbagai kemungkinan perubahan kebijakan yang dapat terjadi. Penyesuaian tersebut dinilai penting agar dokumen perencanaan tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah secara efektif.
Leonard juga menyoroti pentingnya harmonisasi dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) agar kualitas layanan publik tetap terjaga. Selain itu, sinkronisasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus diperkuat sejak tahap perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi pembangunan. Langkah ini diperlukan agar arah pembangunan daerah berjalan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.
Dalam forum tersebut, dipaparkan bahwa tema RKP Nasional Tahun 2027 mengusung akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Sementara itu, tematik RKPD Provinsi Kalimantan Tengah difokuskan pada peningkatan skala aktivitas ekonomi daerah dan kualitas tata kelola pemerintahan. Fokus tersebut menjadi landasan untuk mempercepat pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Berdasarkan capaian makro Tahun 2025, Kalimantan Tengah mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,8 persen, tingkat kemiskinan 4,95 persen, Indeks Pembangunan Manusia 74,86, dan tingkat pengangguran terbuka 3,44 persen. Untuk Tahun 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen dengan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi yang berkembang.
Leonard mengajak seluruh peserta forum untuk aktif memberikan masukan konstruktif guna menyempurnakan rancangan awal RKPD Tahun 2027. Ia berharap kolaborasi lintas sektor dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang matang, adaptif, dan mampu mewujudkan Kalimantan Tengah yang semakin maju, bermartabat, serta berkelanjutan.
