kaltengpedia.com – Palangka Raya – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah hingga akhir Juni 2026 menunjukkan capaian yang masih beragam. Berdasarkan data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan per 26 Juni 2026, sebagian besar daerah masih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat sebagai sumber utama pendapatan, sementara percepatan belanja modal menjadi tantangan utama menjelang memasuki semester kedua tahun anggaran.
Dari sisi pendapatan, sejumlah daerah telah mencatat realisasi yang cukup baik. Kabupaten Sukamara menjadi salah satu daerah dengan capaian pendapatan tertinggi, yakni mencapai 44,02 persen dari target APBD. Disusul Kabupaten Pulang Pisau sebesar 39 persen, Kabupaten Gunung Mas 36,17 persen, Kabupaten Seruyan 32,41 persen, Kabupaten Barito Timur 31,53 persen, Kabupaten Kotawaringin Timur 31,05 persen, Kabupaten Katingan 29,23 persen, Kabupaten Barito Utara 27,33 persen, Kabupaten Lamandau 27,32 persen, Kabupaten Barito Selatan 27,08 persen, Kabupaten Kapuas 26,35 persen, Kabupaten Kotawaringin Barat 23,72 persen, Kabupaten Murung Raya 21,11 persen, serta Kota Palangka Raya yang juga masih didominasi oleh penerimaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), dengan realisasi transfer dari pemerintah pusat mencapai sekitar Rp337 miliar atau 44,1 persen dari pagu TKDD sebesar Rp764,12 miliar hingga Juni 2026.
Pada hampir seluruh daerah, struktur pendapatan masih didominasi oleh Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari pemerintah pusat. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan capaian yang beragam. Sukamara berhasil membukukan realisasi PAD sebesar 45,35 persen, Gunung Mas 37,16 persen, Pulang Pisau 30,34 persen, dan Lamandau 32,42 persen. Di sisi lain, beberapa daerah masih mencatat realisasi PAD di bawah 20 persen, seperti Barito Selatan, Seruyan, Kapuas, Murung Raya, dan Barito Timur. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan kemandirian fiskal masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah.
Dari sisi belanja, realisasi APBD juga memperlihatkan variasi antardaerah. Gunung Mas mencatat realisasi belanja tertinggi dengan 37,53 persen, diikuti Pulang Pisau 34,50 persen, Barito Timur 34,01 persen, Lamandau 31,10 persen, Sukamara 30,79 persen, Kotawaringin Timur 27,83 persen, Murung Raya 26,25 persen, Barito Selatan 26,06 persen, Seruyan 23,85 persen, Katingan 22,91 persen, Barito Utara 19,53 persen, Kapuas 18,40 persen, dan Kotawaringin Barat 18,57 persen.
Komponen belanja pegawai masih menjadi penyerap anggaran terbesar di hampir seluruh daerah, dengan rata-rata realisasi berkisar antara 35 hingga 46 persen. Hal tersebut mencerminkan bahwa belanja rutin pemerintahan berjalan sesuai jadwal. Sebaliknya, belanja barang dan jasa masih bergerak secara bertahap seiring pelaksanaan kegiatan perangkat daerah.
Perhatian utama tertuju pada rendahnya realisasi belanja modal di sebagian besar kabupaten. Kabupaten Gunung Mas menjadi pengecualian dengan capaian belanja modal sebesar 68,92 persen, menunjukkan percepatan pembangunan infrastruktur yang signifikan sejak semester pertama. Sukamara juga mencatat realisasi belanja modal sebesar 13,41 persen, sedangkan Barito Utara mencapai 11,52 persen dan Katingan 9,82 persen.
Di sisi lain, sejumlah daerah masih menunjukkan serapan belanja modal yang sangat rendah. Seruyan baru mencapai 0,55 persen, Pulang Pisau 0,72 persen, Kotawaringin Timur 1,23 persen, Kapuas 2,91 persen, Lamandau 3,52 persen, Barito Selatan 4,16 persen, Barito Timur 6,03 persen, Murung Raya 6,85 persen, dan Kotawaringin Barat 12,78 persen. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar proyek fisik masih berada pada tahap perencanaan, pengadaan barang dan jasa, maupun proses administrasi. Kondisi tersebut juga tercermin di Kota Palangka Raya, di mana struktur pendapatan daerah masih bertumpu pada dana transfer dari pemerintah pusat sehingga optimalisasi PAD tetap menjadi tantangan dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah.
Selain belanja modal, beberapa daerah juga mencatat capaian yang menonjol pada komponen tertentu. Gunung Mas dan Sukamara berhasil melampaui target pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pulang Pisau menunjukkan kinerja positif pada realisasi pajak daerah yang mencapai hampir 46 persen, sedangkan Barito Timur mencatat realisasi pajak daerah lebih dari 50 persen. Di sisi lain, Murung Raya masih menghadapi tantangan dalam peningkatan retribusi daerah yang baru mencapai 2,40 persen.
Secara umum, realisasi APBD semester pertama 2026 menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Tengah dalam menghimpun pendapatan relatif lebih baik dibandingkan pelaksanaan belanja pembangunan di sejumlah wilayah. Baik pemerintah kabupaten maupun Pemerintah Kota Palangka Raya masih menghadapi tantangan yang sama, yakni mempercepat realisasi belanja modal, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan pada semester kedua. Dengan percepatan proses pengadaan, pelaksanaan proyek infrastruktur, dan penguatan pendapatan daerah, target pembangunan di seluruh wilayah Kalimantan Tengah diharapkan dapat tercapai secara optimal hingga akhir Tahun Anggaran 2026. (Yd/Kalped)
