kaltengpedia.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmen memperkuat langkah pencegahan korupsi melalui sistem yang lebih transparan, kolaboratif, dan berbasis teknologi.
Hal ini disampaikan Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kalteng, Sunarti, saat membacakan sambutan Plt. Sekda Kalteng dalam Rakor Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah, di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (23/10/2025).
“Pengelolaan pajak daerah berperan penting bagi pendapatan daerah. Tapi tanpa sistem dan pengawasan yang kuat, potensi penyimpangan juga besar,” ujar Sunarti.
Sebagai langkah nyata, Pemprov Kalteng telah membentuk Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Optimalisasi Pendapatan Daerah melalui Keputusan Gubernur Kalteng Nomor 188.44/385/2025. Tim ini diketuai langsung oleh Gubernur Kalteng dan bertugas memperkuat koordinasi lintas instansi, mengawasi sistem pajak daerah, serta mendorong efisiensi dan akurasi data pendapatan.
Sunarti menambahkan, kerja sama dengan KPK dan BPKP menjadi bagian penting dalam memperkuat pengendalian internal dan menumbuhkan budaya integritas di birokrasi.
“Digitalisasi, integrasi data, dan transparansi informasi menjadi tiga pilar utama mewujudkan tata kelola yang bersih dan akuntabel,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Wilayah I dan III KPK RI, Maruli Tua Manurung, menilai pengelolaan APBD harus semakin cermat di tengah menurunnya dana transfer pusat.
“Belanja daerah harus benar-benar berdampak bagi kesejahteraan rakyat. Pengadaan barang dan jasa juga harus efisien,” ujarnya.
KPK, lanjut Maruli, kini fokus pada pengawasan pajak daerah, pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan, dan pajak alat berat.
“Kuncinya ada pada akuntabilitas optimalisasi. Pemerintah daerah dan pelaku usaha harus sama-sama sejahtera,” pungkasnya.
Rakor ini turut dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalteng Ilham Nurhidayat, Plt. Inspektur Daerah Eko Sulistiono, serta sejumlah kepala perangkat daerah dan anggota Satgas Optimalisasi Pendapatan Daerah Kalteng.
