kaltengpedia.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memastikan program prioritas tetap berjalan meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Penegasan itu disampaikan dalam pertemuan bersama insan pers di Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur. Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kalteng, Rangga Lesmana, menegaskan bahwa arah kebijakan tetap berpijak pada peningkatan kualitas layanan publik.
Rangga menekankan, efisiensi anggaran bukan berarti pemangkasan program prioritas. Justru sebaliknya, pemerintah memperketat penggunaan anggaran agar lebih tepat sasaran khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. “Yang dipangkas adalah pemborosan, bukan pelayanan untuk rakyat,” tegasnya. Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi dengan media sebagai mitra strategis untuk memastikan kebijakan benar-benar berjalan di lapangan.
Dalam forum tersebut, Gubernur Kalimantan Tengah membuka ruang dialog langsung dengan insan pers. Pemerintah menyadari peran media sebagai pengawas sekaligus penyambung suara masyarakat. Dengan keterlibatan pers, kebijakan diharapkan lebih responsif, transparan, dan mampu menutup celah kesenjangan informasi di tengah masyarakat.
Sorotan lain muncul dari evaluasi program Kartu Huma Betang Sejahtera. Hasil sementara menunjukkan sekitar 40 persen penerima dinilai tidak layak. Temuan ini menjadi alarm bagi pemerintah untuk membenahi sistem mulai dari validasi data hingga mekanisme penyaluran bantuan.
Rangga menegaskan, perbaikan akan terus dilakukan agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan tidak lagi meleset dari kelompok yang seharusnya menerima.
Dengan langkah efisiensi yang lebih terukur dan pengawasan bersama, Pemprov Kalteng ingin memastikan satu hal: anggaran boleh hemat, tapi dampak untuk masyarakat harus tetap maksimal.
