kaltengpedia.com – Buntok – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan menegaskan pentingnya penerapan kebijakan responsif gender dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan daerah. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam penyusunan program dan kegiatan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan yang membahas penguatan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Menurut Pj Sekda, pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan prinsip kesetaraan, keadilan, dan inklusivitas.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan responsif gender bukan hanya ditujukan untuk kepentingan perempuan, melainkan memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat yang setara terhadap hasil pembangunan. Oleh karena itu, seluruh OPD perlu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam setiap program kerja yang dijalankan.
Menurutnya, pengarusutamaan gender merupakan strategi penting untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas pembangunan daerah. Dengan pendekatan yang responsif gender, berbagai kebutuhan masyarakat dapat diidentifikasi secara lebih tepat sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.
Pj Sekda juga menekankan pentingnya penggunaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan. Data yang akurat dinilai mampu membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi permasalahan dan menentukan langkah intervensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, OPD didorong untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia terkait perencanaan dan penganggaran responsif gender. Langkah tersebut dianggap penting guna memastikan implementasi kebijakan dapat berjalan secara konsisten di seluruh sektor pembangunan.
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan berkomitmen untuk terus memperkuat pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkeadilan. Kolaborasi antarperangkat daerah juga diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan yang berpihak kepada seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi.
Melalui penerapan kebijakan yang responsif gender, pembangunan di Barito Selatan diharapkan mampu menciptakan kesempatan yang setara bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, hasil pembangunan dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. (Yd/Kalped)
