kaltengpedia.com – Angka kemiskinan di Kabupaten Pulang Pisau kembali mengalami peningkatan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk miskin pada 2025 mencapai 6.230 jiwa atau 4,79 persen.
Angka tersebut naik dibandingkan 2024 yang berada di angka 5.910 jiwa atau 4,56 persen. Artinya, dalam satu tahun terdapat tambahan sekitar 320 penduduk miskin, sementara persentase kemiskinan meningkat 0,23 poin.
Kondisi ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Pemerintah menyadari bahwa persoalan kemiskinan tidak cukup diatasi hanya melalui pemberian bantuan, tetapi membutuhkan pemetaan masalah dan intervensi yang benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat.
Upaya tersebut akan dibahas dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2026, yang dijadwalkan berlangsung Rabu, 2 September 2026 di Aula Bapperida Kabupaten Pulang Pisau.
Rakor akan dihadiri Bupati Pulang Pisau H. Ahmad Rifa’i, S.Kom. bersama Wakil Bupati H. Ahmad Jayadikarta, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pulang Pisau.
Kepala Bapperida Kabupaten Pulang Pisau, Bahkzar Efendi, mengatakan rakor tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat langkah pemerintah dalam menangani kemiskinan secara lebih terarah.
Menurutnya, pemerintah harus mengetahui secara jelas kondisi masyarakat sebelum menentukan bentuk intervensi yang diberikan.
“Data harus menjadi dasar utama dalam mengambil kebijakan. Data penduduk miskin harus terus diperbarui, diverifikasi dan divalidasi sehingga benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat di lapangan,” ujar Bahkzar.
Ia menjelaskan, pemerintah tidak hanya perlu mengetahui berapa jumlah masyarakat miskin, tetapi juga harus mampu memetakan lokasi, karakteristik, serta penyebab kemiskinan yang dihadapi masyarakat.
Dengan demikian, program yang diberikan tidak berhenti pada bantuan jangka pendek, tetapi dapat diarahkan pada peningkatan kapasitas ekonomi dan kemandirian masyarakat.
Garis Kemiskinan Ikut Naik
Persoalan kemiskinan di Pulang Pisau juga tidak terlepas dari meningkatnya garis kemiskinan.
Berdasarkan data BPS, garis kemiskinan Pulang Pisau pada 2025 tercatat Rp564.867 per kapita per bulan, meningkat sekitar 4,15 persen dibandingkan 2024 yang berada di angka Rp542.349.
Kenaikan tersebut menjadi salah satu indikator yang perlu diperhatikan dalam menyusun kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah.
Melalui Rakor, Pemkab Pulang Pisau akan mendorong sinkronisasi data, verifikasi dan validasi penduduk miskin, pemutakhiran indikator, pemetaan program, hingga penyusunan langkah tindak lanjut.
Bapperida juga tengah menyusun Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025–2029.
Dokumen tersebut diharapkan menjadi pijakan pemerintah dalam menyusun kebijakan penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi, terukur dan berkelanjutan.
Bahkzar menilai keterlibatan perangkat daerah, kecamatan hingga pemerintah desa sangat penting. Desa, kata dia, memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat dan lebih mengetahui kondisi sosial ekonomi warganya.
Ia berharap rakor tidak hanya menghasilkan kesepakatan administratif, tetapi mampu melahirkan langkah konkret untuk menekan angka kemiskinan di Pulang Pisau.
“Penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan oleh satu perangkat daerah saja. Dibutuhkan kerja bersama, data yang akurat, program yang tepat sasaran, serta koordinasi dan kolaborasi lintas sektor yang kuat,” tegasnya.
Pemkab Pulang Pisau kini dituntut untuk memastikan kenaikan angka kemiskinan tidak menjadi tren berkelanjutan. Penguatan data dan ketepatan program diharapkan mampu membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan, kapasitas ekonomi dan kemandirian.
Dengan strategi berbasis data dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah berharap penanganan kemiskinan di Pulang Pisau tidak sekadar mengurangi angka, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara nyata.
