kaltengpedia.com – Upaya percepatan pemerataan akses internet di Kalimantan Tengah terus menjadi perhatian serius, baik di level pemerintah daerah maupun pusat. Anggota Komisi I DPR RI dari Dapil Kalimantan Tengah, Andina Thresia Narang, secara tegas mendorong pemerintah pusat untuk memberikan perhatian lebih terhadap daerah-daerah yang masih mengalami blank spot atau kesulitan akses internet.
Dalam rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), KPI, KIP, dan Dewan Pers di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (7/7/2025), Andina menyampaikan bahwa akses internet bukan lagi kebutuhan sekunder, melainkan sudah menjadi kebutuhan primer masyarakat yang harus dipenuhi negara.
“Masih banyak blank spot yang ada di Kalimantan Tengah, mungkin ini juga menjadi teriakan dari semua provinsi yang ada di Indonesia. Saya harap ini menjadi prioritas, bahwa sinyal itu bukan hanya sekunder, tapi menjadi primer, dan juga menjadi satu ketahanan nasional pada semua warga negara Indonesia,” tegas Andina.
Sebagai anggota DPR RI yang membidangi komunikasi dan informatika, Andina menilai pemerintah pusat perlu melakukan akselerasi dalam menyediakan infrastruktur digital yang merata, terutama bagi daerah-daerah terluar dan pedalaman seperti di Kalimantan Tengah.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) terus menjalankan program strategis untuk mengatasi kendala akses internet. Salah satu langkah nyata adalah penyediaan perangkat internet berbasis satelit, khususnya Starlink, ke wilayah-wilayah blank spot di seluruh provinsi.
Plt. Kepala Diskominfosantik Prov. Kalteng, Rangga Lesmana, menjelaskan bahwa upaya ini merupakan bagian dari Program HUMA BETANG, program unggulan Gubernur H. Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur H. Edy Pratowo.
“Bantuan perangkat sarana internet dari Pemprov Kalteng akan disalurkan melalui mekanisme hibah barang kepada Diskominfo Kabupaten/Kota. Harapannya, seluruh masyarakat, termasuk di daerah terpencil, bisa menikmati layanan internet yang layak,” ujar Rangga saat rapat koordinasi dengan Diskominfo se-Kalteng, Selasa (1/7/2025).
Berdasarkan surat resmi Diskominfosantik Prov. Kalteng Nomor: 500.14/456/id.3/Diskominfo/V/2025, terdapat 376 desa/kelurahan di Kalimantan Tengah yang masuk kategori blank spot, tersebar di 11 kabupaten dan 1 kota:
-
Barito Selatan: 27 desa
-
Barito Timur: 39 desa
-
Gunung Mas: 50 desa
-
Kapuas: 35 desa
-
Katingan: 34 desa
-
Palangka Raya: 11 kelurahan
-
Kotawaringin Barat: 16 desa
-
Kotawaringin Timur: 14 desa
-
Lamandau: 45 desa
-
Murung Raya: 44 desa
-
Pulang Pisau: 6 desa
-
Seruyan: 55 desa
Hingga 30 Juni 2025, dari total 376 titik:
-
202 perangkat Starlink sudah aktif
-
18 perangkat belum aktif
-
149 perangkat masih dalam proses distribusi
Tahapan Program dan Tantangan Lapangan
Distribusi perangkat dilakukan secara bertahap sejak Mei hingga Desember 2025, dan dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi pada tahun 2026. Namun demikian, beberapa kendala teknis menjadi hambatan, antara lain:
-
Akses jalan yang sulit dijangkau
-
Keterbatasan kendaraan pengangkut
-
Ketidakhadiran perangkat desa saat distribusi
-
Penolakan bantuan dari pihak desa
-
Minimnya SDM yang mampu mengoperasikan perangkat
“Kami menargetkan seluruh titik internet dapat beroperasi penuh paling lambat pada minggu pertama Agustus 2025. Ini adalah komitmen Gubernur Agustiar Sabran untuk mewujudkan pemerataan digital di Kalteng,” tambah Rangga Lesmana.
Komisi I DPR RI, tempat Andina Thresia Narang bertugas, memiliki tanggung jawab utama dalam bidang pertahanan, luar negeri, intelijen, komunikasi dan informatika, serta penyiaran. Dalam konteks ini, Andina berperan mendorong kebijakan nasional dan pengawasan terhadap Kemenkomdigi agar prioritas pemerataan akses internet terealisasi.
Sementara itu, Diskominfosantik Provinsi Kalteng bertugas sebagai pelaksana teknis di lapangan, memastikan infrastruktur dan perangkat digital tersalurkan ke seluruh wilayah provinsi, termasuk yang paling terpencil.
