kaltengpedia.com – Dugaan praktik pelangsiran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kembali mencuat di Kabupaten Kotawaringin Timur. Kali ini, aktivitas yang diduga melibatkan kendaraan pengangkut BBM secara berulang disebut terjadi di SPBU Pelantaran dan memicu keresahan masyarakat yang mengandalkan BBM bersubsidi untuk kebutuhan sehari-hari.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah warga mengaku kerap melihat kendaraan keluar-masuk area pengisian dalam waktu relatif singkat untuk membeli BBM bersubsidi. Bahkan, muncul dugaan adanya kendaraan yang menggunakan tangki dengan kapasitas yang telah dimodifikasi sehingga mampu menampung BBM lebih banyak dibandingkan spesifikasi standar. Dugaan tersebut kini menjadi perhatian masyarakat yang meminta adanya pengawasan lebih ketat.
Apabila dugaan tersebut terbukti, praktik pelangsiran dinilai dapat mengganggu distribusi BBM bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak. Dampaknya bukan hanya berpotensi mengurangi stok di SPBU, tetapi juga memicu antrean panjang serta menyulitkan nelayan, petani, pelaku UMKM, hingga masyarakat umum yang bergantung pada BBM bersubsidi untuk menunjang aktivitas ekonomi mereka.
Sejumlah warga berharap PT Pertamina Patra Niaga bersama pengelola SPBU, aparat penegak hukum, dan instansi terkait segera melakukan pemeriksaan terhadap dugaan aktivitas tersebut. Pengawasan terhadap kendaraan yang melakukan pengisian berulang dinilai perlu diperketat agar distribusi BBM bersubsidi tetap berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
Selain itu, masyarakat juga meminta apabila ditemukan adanya pelanggaran, penindakan dilakukan secara tegas sesuai aturan yang berlaku. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan efek jera sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap sistem penyaluran BBM bersubsidi.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola SPBU Pelantaran maupun PT Pertamina Patra Niaga terkait dugaan aktivitas pelangsiran tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari seluruh pihak terkait demi keberimbangan informasi.
