kaltengpedia.com – Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota di Kalimantan Tengah tahun 2026 mencapai sekitar Rp19,16 triliun. Namun hingga Januari 2026, realisasi anggaran baru menyentuh Rp1,96 triliun atau sekitar 10,2 persen.
Data ini bersumber dari Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan per 15 April 2026.
Urutan APBD Daerah (Terbesar ke Terkecil)
- Kabupaten Barito Utara
Rp3,30 T | realisasi Rp725,70 M (22,02%) - Kabupaten Kapuas
Rp2,04 T | realisasi Rp151,39 M (7,44%) - Kabupaten Kotawaringin Timur
Rp1,95 T | realisasi Rp162,33 M (8,33%) - Kabupaten Murung Raya
Rp1,47 T | realisasi Rp8,04 M (0,55%) - Kabupaten Kotawaringin Barat
Rp1,40 T | realisasi Rp72,88 M (5,21%) - Kabupaten Barito Selatan
Rp1,28 T | realisasi Rp95,24 M (7,45%) - Kota Palangka Raya
Rp1,20 T | realisasi Rp115,24 M (9,63%) - Kabupaten Katingan
Rp1,19 T | realisasi Rp102,33 M (8,61%) - Kabupaten Seruyan
Rp1,15 T | realisasi Rp104,63 M (9,09%) - Kabupaten Gunung Mas
Rp1,09 T | realisasi Rp107,23 M (9,88%) - Kabupaten Barito Timur
Rp0,96 T | realisasi Rp92,14 M (9,59%) - Kabupaten Pulang Pisau
Rp0,80 T | realisasi Rp78,48 M (9,80%) - Kabupaten Lamandau
Rp0,79 T | realisasi Rp77,56 M (9,80%) - Kabupaten Sukamara
Rp0,56 T | realisasi Rp61,90 M (11,09%)
- APBD terbesar: Barito Utara (Rp3,30 T)
- APBD terkecil: Sukamara (Rp0,56 T)
- Serapan tertinggi: Barito Utara (22,02%)
- Serapan terendah: Murung Raya (0,55%)
Mayoritas daerah masih berada di kisaran 7–10 persen serapan, menandakan belanja pemerintah daerah masih dalam fase awal.
Dengan realisasi baru sekitar 10 persen, berarti hampir Rp17 triliun anggaran masih belum bergerak di kas daerah. Kondisi ini umum terjadi di awal tahun, namun perbedaan serapan yang tajam antar daerah menjadi perhatian.
Jika tidak dipercepat, lambatnya belanja daerah berpotensi menahan perputaran ekonomi di tingkat lokal.
Sumber: DJPK Kementerian Keuangan (SIKD), realisasi APBD s.d Januari 2026.
