Kaltengpedia – Palangka Raya – Kondisi jalan rusak di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah kembali menjadi perhatian serius kalangan legislatif. Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Maryani Sabran, menegaskan bahwa penanganan kerusakan jalan tidak boleh sepenuhnya bergantung pada anggaran dari pemerintah pusat, terutama untuk kerusakan ringan yang dapat segera ditangani demi keselamatan masyarakat.
Menurut Maryani, banyak ruas jalan yang mengalami kerusakan dan telah lama dikeluhkan masyarakat karena menghambat mobilitas, aktivitas ekonomi, hingga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Kondisi tersebut bahkan mendorong sebagian warga melakukan perbaikan jalan secara swadaya melalui gotong royong karena merasa penanganan yang diharapkan belum kunjung terealisasi.
Ia menilai pemerintah daerah harus lebih proaktif mencari solusi sementara sembari menunggu realisasi program perbaikan dari pemerintah pusat. Langkah penanganan darurat pada titik-titik jalan berlubang dinilai penting agar dampak kerusakan tidak semakin meluas dan membahayakan pengguna jalan.
Maryani menjelaskan bahwa meskipun jalan nasional menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap memiliki peran strategis dalam mempercepat penyelesaian persoalan infrastruktur melalui koordinasi yang intensif dengan kementerian dan lembaga terkait. Sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah diyakini mampu mempercepat realisasi pembangunan dan perbaikan jalan yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa jalan yang baik merupakan salah satu faktor utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Infrastruktur jalan yang memadai akan memperlancar distribusi barang, mempercepat mobilitas masyarakat, dan meningkatkan konektivitas antarwilayah.
Karena itu, DPRD Kalteng berharap seluruh pemangku kepentingan dapat bergerak bersama untuk mencari solusi atas persoalan jalan rusak yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Dengan langkah cepat dan koordinasi yang baik, diharapkan perbaikan jalan dapat segera dilakukan sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan lancar dan aman. (Yd/Kalped)
