kaltengpedia.com – Barito Utara merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah yang menyimpan kekayaan sumber daya alam luar biasa. Formasi geologi tua dengan cekungan sedimen purba menghasilkan berbagai mineral berharga, termasuk batubara, minyak bumi, dan gas. Sumber daya ini menjadikan Barito Utara sebagai pusat pertambangan terkemuka di Kalimantan.
Di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, etalase yang memajang kekayaan alam daerah menjadi gambaran jelas potensi Barito Utara. Wilayah ini memiliki kontribusi signifikan dalam sektor pertambangan Kalimantan Tengah. Pada periode 2010-2016, Barito Utara menyumbang Rp2,6 triliun atau 22% dari total pendapatan sektor tambang provinsi yang mencapai Rp12,8 triliun per tahun. Hampir separuh (47%) PDRB Barito Utara saat itu berasal dari sektor tambang.
Pusat pemerintahan Barito Utara, Kota Muara Teweh, menunjukkan geliat ekonomi tinggi akibat aktivitas pertambangan. Mobil tambang dengan sirene, pekerja tambang berhelm proyek dan sepatu bot, hingga tongkang batubara di Sungai Barito menjadi pemandangan sehari-hari.
Jumlah izin usaha pertambangan pun cukup besar: 141 IUP eksplorasi dan 90 IUP produksi dengan total areal ratusan ribu hektare. Hal ini menjadikan Barito Utara menduduki peringkat kelima dalam pendapatan ekonomi Kalteng, satu-satunya yang ditopang oleh sektor tambang, berbeda dengan kabupaten lain yang dominan di pertanian, industri, dan jasa.
Sejak Pilkada langsung dimulai tahun 2003, masyarakat Barito Utara menunjukkan kecenderungan memilih pemimpin yang paham kekayaan alam daerah. Sosok seperti Achmad Yuliansyah, mantan Kepala Dinas Kehutanan, terpilih dua kali pada Pilkada 2003 dan 2008. Ia didukung karena pemahaman mendalam terhadap potensi alam Barito Utara.
Setelah Yuliansyah, muncul Nadalsyah, seorang pengusaha lokal sukses yang bergerak di pertambangan, kehutanan, dan konstruksi lewat perusahaannya PT Mitra Barito. Dalam Pilkada 2013, Nadalsyah menang satu putaran, mengalahkan enam pasangan lainnya.
Kedua sosok tersebut menegaskan bahwa di Barito Utara, kekuatan kandidat lebih dominan dibanding kekuatan partai. Hal ini diperkuat oleh distribusi kursi partai di DPRD yang relatif merata. Partai besar seperti Golkar, PDI-P, dan PAN sama-sama meraih lima kursi pada 2004.
Pada Pilkada 2018, dinamika unik terjadi. Petahana bupati Nadalsyah dan wakil bupati Ompie Herby justru bertarung sebagai rival. Nadalsyah berpasangan dengan Sugianto Panala Putra, diusung hampir semua partai kecuali PDI-P. Lawannya, Taufik Nugraha-Ompie, didukung PDI-P.
Meski terlihat berat sebelah, masyarakat tetap mengikuti pilkada secara antusias. Popularitas Nadalsyah yang dikenal sebagai pengusaha lokal dan tokoh pembangunan membuatnya kembali unggul.
Dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6% per tahun, Barito Utara terus berkembang. Pembangunan infrastruktur, perhotelan, dan fasilitas umum meluas. Namun, pertumbuhan ini tidak lepas dari sisi negatif. Menurut Ketua Tokoh Adat Dayak, Junio Suharto, banjir dan sedimentasi kini semakin sering dan parah akibat eksploitasi hutan dan pertambangan di hulu Sungai Barito.
Junio menyoroti bahwa meskipun masyarakat menerima kompensasi dalam bentuk lapangan kerja dan sewa lahan, dampak jangka panjang berupa kerusakan lingkungan sangat signifikan. Ia mendesak agar calon pemimpin daerah serius menawarkan solusi nyata terhadap isu ini sebagai nilai tambah dalam kontestasi politik.
Pilkada Barito Utara 2024 mencatat sejarah baru. Dua pasangan calon yang bertarung dalam pemungutan suara ulang (PSU) akhirnya dinyatakan diskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena terbukti melakukan praktik politik uang.
Putusan MK No. 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 menyatakan bahwa pasangan Gogo Purman Jaya-Hendro Nakalelo (42.310 suara) dan pasangan Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya (42.302 suara) tidak lagi bisa melanjutkan pencalonan.
Sebelumnya, PSU pada 22 Maret 2025 digelar setelah Pilkada serentak 2024 hanya selisih 8 suara. Dalam PSU, hasil berbalik: Agi-Saja unggul dengan 42.578 suara (50,20%) melawan Gogo-Hendro 42.239 suara (49,80%). Namun, keduanya terbukti menggunakan praktik politik uang dalam dua putaran.
Anggota KPU RI Idham Holik menyatakan pihaknya akan menyiapkan kebijakan teknis sesuai putusan MK. Partai pengusung akan diberi kesempatan mengusulkan pasangan calon baru. Pemungutan suara ulang ini akan dibiayai dari APBD seperti halnya pilkada reguler.
KPU juga akan mengatur ulang logistik dan anggaran bersama pemerintah daerah Barito Utara dan KPU Kalteng. Idham menegaskan bahwa putusan ini bukan disebabkan kesalahan teknis penyelenggaraan, melainkan pelanggaran etik oleh para calon.
Pilkada Barito Utara 2024 menjadi momentum reflektif. Di satu sisi, kekayaan alam telah memberi berkah ekonomi luar biasa. Namun di sisi lain, isu lingkungan dan integritas politik menjadi tantangan besar.
Kini, masyarakat menanti calon-calon baru yang bukan hanya kuat secara ekonomi dan populer secara personal, tetapi juga memiliki komitmen kuat menjaga lingkungan dan integritas politik yang bersih.
Sebagaimana disampaikan Ketua KPU Barito Utara, Alamsyah, masyarakat Barito Utara kini sudah cerdas. “Cukup melihat sosoknya, masyarakat sudah paham mana yang bakal mereka pilih.”
