kaltengpedia.com – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi ancaman serius di Kalimantan Tengah. Di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), pemerintah daerah sebenarnya telah menyiapkan anggaran sekitar Rp1,4 miliar untuk mendukung berbagai program pencegahan karhutla.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk sejumlah kegiatan, mulai dari penyusunan rencana kontinjensi, kampanye pencegahan karhutla, pembentukan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops), hingga pelatihan Desa Siaga Bencana.
Secara perencanaan, langkah tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran.
Namun, persoalan lain muncul ketika melihat kondisi di lapangan.
Di kawasan Raja Seberang, misalnya, masyarakat masih mengandalkan kemampuan swadaya untuk mengantisipasi dan menghadapi potensi kebakaran. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana program dan anggaran pencegahan karhutla benar-benar dirasakan masyarakat di wilayah yang paling rawan.
Jika anggaran pencegahan sudah mencapai miliaran rupiah, mengapa warga di kawasan rawan masih harus mengandalkan kemampuan sendiri?
Pertanyaan itu menjadi semakin penting karena masyarakat merupakan salah satu pihak yang berada paling dekat dengan lokasi ketika api mulai muncul.
Ketersediaan peralatan pemadaman, akses terhadap sumber air, sarana pendukung, serta kemampuan masyarakat dalam melakukan penanganan awal menjadi faktor penting agar api dapat dikendalikan sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
Kondisi serupa juga perlu diperhatikan di kawasan Mendawai Seberang yang tercatat beberapa kali menjadi lokasi penanganan karhutla sepanjang Agustus 2026.
Berulangnya kejadian di kawasan tersebut menunjukkan bahwa risiko karhutla bukan sekadar ancaman di atas kertas. Potensi kebakaran nyata dan dapat kembali terjadi ketika kondisi lingkungan mendukung.
Karena itu, ukuran keberhasilan pencegahan karhutla tidak semata-mata dapat dilihat dari besarnya anggaran yang disiapkan pemerintah.
Yang lebih penting adalah seberapa efektif anggaran tersebut diterjemahkan menjadi kesiapsiagaan di lapangan.
Apakah desa-desa rawan sudah memiliki peralatan yang memadai? Apakah masyarakat mendapatkan dukungan ketika melakukan pencegahan? Apakah akses terhadap sumber air dan sarana pemadaman sudah tersedia ketika api pertama kali terlihat?
Sebab, dalam penanganan karhutla, waktu menjadi sangat menentukan.
Api yang berhasil dipadamkan saat masih kecil tentu berbeda dengan api yang sudah menjalar dan menghasilkan kepulan asap hingga mengganggu aktivitas masyarakat.
Anggaran miliaran rupiah pada akhirnya harus mampu menghasilkan sesuatu yang terlihat dan dirasakan masyarakat: desa yang lebih siap, peralatan yang tersedia, masyarakat yang terlatih, serta respons yang lebih cepat ketika titik api muncul.
Sebelum api kembali membesar dan asap kembali menyelimuti Kobar, efektivitas anggaran pencegahan karhutla menjadi pekerjaan penting yang perlu dijawab bersama.
Bukan hanya berapa besar anggaran yang disiapkan, tetapi seberapa besar manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat yang berada di garis depan menghadapi karhutla.
