kaltengpedia.com – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menemui langsung puluhan massa dari Aliansi Masyarakat Kalimantan Tengah Melawan yang menggelar aksi di halaman Kantor Gubernur Kalteng, Kota Palangka Raya, Selasa (1/9/2026) sore.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah aspirasi kepada pemerintah daerah terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dampak kabut asap, perlindungan masyarakat, hingga transparansi anggaran penanganan bencana.
Agustiar mengatakan pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan yang disampaikan masyarakat. Menurutnya, aspirasi tersebut menjadi bagian penting dalam mengevaluasi sekaligus memperkuat kebijakan pemerintah.
“Kami sepakat, apa yang disampaikan menjadi atensi kami,” kata Agustiar saat berdialog dengan massa aksi.
Ia juga mengapresiasi masyarakat yang menyampaikan kritik secara langsung. Agustiar menilai kritik dan masukan merupakan bagian dari dinamika demokrasi serta bentuk kepedulian terhadap kondisi Kalimantan Tengah.
“Saya justru menyukai kritik dan masukan seperti ini. Jangan dikira saya tidak suka, saya bangga,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, Koordinator Lapangan Aliansi Masyarakat Kalimantan Tengah Melawan, Dida Paramida, membacakan enam tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Tuntutan itu meliputi percepatan penanganan karhutla, jaminan hak konstitusional masyarakat adat dan peladang, pelaksanaan riset mitigasi bencana, perhatian terhadap fasilitas relawan, keterbukaan anggaran penanganan karhutla, serta pertemuan lanjutan bersama aliansi.
Massa meminta pemerintah melakukan penanganan karhutla secara tepat dan akurat. Pemerintah juga didorong melakukan riset secara mendalam untuk mengetahui berbagai faktor yang berkaitan dengan kejadian karhutla sekaligus merumuskan langkah mitigasi agar kebakaran tidak terus berulang.
Selain persoalan pemadaman, massa meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap masyarakat adat dan peladang yang terdampak kondisi karhutla.
Pemerintah diminta menjamin hak konstitusional masyarakat adat dan peladang tetap terlindungi dalam pelaksanaan kebijakan penanganan dan pencegahan karhutla di Kalimantan Tengah.
Fasilitas relawan juga menjadi bagian dari tuntutan. Massa meminta pemerintah meninjau dan meningkatkan fasilitas yang digunakan relawan ketika melakukan penanganan karhutla.
Menurut mereka, peralatan yang digunakan relawan harus memenuhi standar operasional agar dapat menunjang keselamatan dan efektivitas petugas ketika bekerja di lapangan.
Massa turut meminta adanya transparansi dalam pengelolaan anggaran penanganan karhutla. Pemerintah didorong membuka informasi mengenai penggunaan anggaran sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas pemanfaatan dana untuk penanggulangan bencana.
Menanggapi berbagai tuntutan tersebut, Agustiar mengajak masyarakat untuk ikut mengawal upaya pemerintah dalam menangani karhutla.
Menurutnya, penanganan karhutla membutuhkan kerja sama karena luas wilayah Kalimantan Tengah dan kondisi geografis menjadi tantangan tersendiri dalam penanggulangan bencana.
“Kalau persoalan ini diserahkan kepada kami, tentu banyak faktor yang harus kami hadapi. Karena itu, ayo kita sama-sama mendorong dan mengawal upaya penanganannya,” kata Agustiar.
Ia menegaskan pemerintah akan terus berupaya menangani karhutla dan tidak akan menyerah menghadapi kondisi di lapangan.
“Saya harus maju. Saya tidak boleh menyerah. Ayo kita sama-sama bahu-membahu menjaga Kalimantan Tengah,” tegasnya.
Agustiar dalam kesempatan itu juga menjelaskan dukungan sarana dan prasarana untuk penanganan karhutla. Menurutnya, Kalimantan Tengah telah mendapatkan tambahan fasilitas dari pemerintah pusat.
Dukungan tersebut antara lain berupa 100 mobil pemadam kebakaran, 10 unit ekskavator, 205 unit mesin pompa serta berbagai peralatan pendukung lainnya.
“Bantuan-bantuan lainnya ada 100 mobil pemadam kebakaran, 10 unit ekskavator, 205 unit mesin pompa dan peralatan pelengkap lainnya,” ungkapnya.
Agustiar mengatakan dari sisi peralatan dan sumber daya manusia, dukungan untuk penanganan karhutla telah tersedia. Pemerintah selanjutnya berupaya memastikan seluruh personel dan peralatan dapat digunakan secara maksimal.
Selain kesiapan peralatan, kebutuhan operasional seperti bahan bakar dan logistik juga perlu dipastikan agar kegiatan penanganan karhutla di lapangan dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Peralatan dan SDM sudah tersedia. Tinggal bagaimana kita mendorong pelaksanaannya bersama-sama. Pemerintah tentu akan terus memikirkan dan mengupayakannya,” jelasnya.
Massa juga menyampaikan kekhawatiran terhadap dampak kabut asap akibat karhutla. Mereka menilai persoalan karhutla tidak hanya berkaitan dengan kebakaran, tetapi juga dampak asap terhadap kesehatan masyarakat.
“Permasalahan utama bukan hanya apinya, tetapi asap yang menjadi dampak bagi masyarakat. Karena itu penanganan harus dilakukan secepat mungkin,” ujar salah satu perwakilan massa.
Pertemuan berlangsung terbuka dan kondusif. Pemerintah menerima berbagai aspirasi yang disampaikan massa, sementara Agustiar menyatakan kritik dan masukan tersebut akan menjadi perhatian pemerintah.
Melalui dialog tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan masyarakat memiliki ruang untuk membahas penanganan karhutla secara langsung, termasuk aspek pencegahan, perlindungan masyarakat, kesiapan relawan, transparansi anggaran, serta penguatan sarana dan prasarana.
Agustiar berharap masyarakat terus berperan dalam memberikan masukan sekaligus mengawal pelaksanaan kebijakan pemerintah sehingga penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dapat dilakukan secara lebih efektif.
