kaltengpedia.com – Pelantikan kepala daerah baru sering kali menjadi awal babak baru dalam roda pemerintahan. Namun, bagi para pejabat dan aparatur sipil negara (ASN), pergantian pimpinan tidak hanya bermakna adaptasi terhadap visi dan misi pemimpin baru, tetapi juga pertarungan untuk mempertahankan posisi strategis mereka. Pertanyaan yang muncul: apakah mereka akan “dirangkut” atau justru “ditendang”?
Pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 di berbagai wilayah Kalimantan Tengah telah membawa perubahan besar. Sejumlah kepala daerah mulai mengevaluasi jajaran mereka, terutama posisi strategis seperti kepala dinas, sekretaris daerah, hingga kepala bidang. Rotasi dan mutasi jabatan menjadi isu hangat yang memicu spekulasi di kalangan ASN.
Loyalitas dan Kompetensi Menjadi Sorotan
Pantauan Litbang kaltengpedia, kebijakan rotasi jabatan sering kali didasarkan pada loyalitas kepada kepala daerah. “Loyalitas menjadi poin penting, tetapi jangan sampai melupakan kompetensi. Kepala daerah perlu memastikan bahwa pejabat yang dipilih memiliki kemampuan untuk merealisasikan visi dan misinya.
Namun, ada kekhawatiran bahwa pergantian jabatan justru menjadi ajang “balas budi” bagi tim sukses atau pendukung politik saat kampanye. Seorang ASN yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan keresahannya. “Kami khawatir kalau posisi ini bukan soal kemampuan, tapi siapa yang dekat dengan gubernur, bupati atau walikota baru,” ucapnya kepada kaltengpedia (27/01).
Siapa yang Aman, Siapa yang Tergeser?
ASN yang selama ini dikenal profesional biasanya memiliki peluang lebih besar untuk dipertahankan, meskipun mereka tidak mendukung kepala daerah saat kampanye. Namun, pejabat yang terlibat dalam polemik atau kontroversi di masa lalu sering menjadi target pergantian.
Di sisi lain, posisi strategis seperti Sekretaris Daerah atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sering kali menjadi fokus utama kepala daerah baru. Ini karena posisi tersebut memiliki peran penting dalam menyusun program kerja yang sesuai dengan visi-misi kepala daerah.
Dinamika Politik Lokal
Di beberapa daerah, rotasi jabatan juga dipengaruhi oleh dinamika politik lokal. Koalisi partai yang mendukung kepala daerah kerap meminta “jatah” posisi strategis. Hal ini tidak hanya terjadi di Kalimantan Tengah, tetapi juga menjadi fenomena nasional.
Sementara itu, masyarakat berharap bahwa kebijakan rotasi dan mutasi tidak hanya berbasis politik, tetapi benar-benar berorientasi pada peningkatan pelayanan publik. “Kami ingin perubahan itu berdampak langsung ke masyarakat, bukan sekadar bagi-bagi jabatan,” ujar Rani, warga Palangka Raya.
Siap Dirangkut atau Ditendang?
Dengan dinamika yang terjadi, ASN di daerah kini harus mempersiapkan diri, baik dengan meningkatkan kompetensi maupun membangun komunikasi yang baik dengan pimpinan baru. Pada akhirnya, siapa yang dirangkut dan siapa yang ditendang akan sangat tergantung pada kebijakan kepala daerah baru.
Ke depan, publik akan mengawasi apakah keputusan-keputusan ini benar-benar membawa perubahan positif atau justru menimbulkan kontroversi baru.
