Bupati Sukamara Tunggangi Motor Ninja Tanpa Plat Depan, Wajarkah ?

Dok : instagram / @haji_masduki

kaltengpedia.com – Aksi Bupati Sukamara, H. Masduki, yang menunggangi sepeda motor sport Kawasaki Ninja ZX-25R seharga sekitar Rp98 juta saat meninjau persiapan penutupan Sukamara Expo pada 2 Juli 2025 lalu, menjadi sorotan publik. Penampilan sang bupati yang tampil gagah di atas motor berkelir hitam itu menuai pujian dari puluhan warganet di akun Instagram resminya, @haji_masduki.

Namun, di balik kekaguman publik terhadap gaya Bupati Masduki yang dinilai keren dan merakyat, Litbang Kaltengpedia mencatat sebuah kejanggalan: motor yang dikendarai tidak dilengkapi dengan pelat nomor bagian depan, hanya terdapat pelat belakang saja.

Melanggar Aturan? Ini Dasar Hukumnya

Ketentuan mengenai kewajiban penggunaan pelat nomor kendaraan bermotor baik di bagian depan maupun belakang diatur dalam:

Bacaan Lainnya

  • Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ)
    Pasal 68 ayat (1): “Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.”

    Pasal 68 ayat (4): “Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) harus dipasang di tempat yang telah disediakan dan harus dapat dibaca secara jelas.”

  • Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, Pasal 45: “TNKB dipasang pada bagian depan dan belakang Kendaraan Bermotor Roda Dua.”

  • Sanksi hukum atas pelanggaran pemasangan TNKB diatur dalam Pasal 280 UU LLAJ:

    “Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 bagi setiap orang yang mengemudikan kendaraan di jalan tanpa TNKB yang ditetapkan oleh Kepolisian.”

Kasus ini menambah daftar pertanyaan publik soal keadilan dan konsistensi penegakan hukum. Apakah benar ada dua perlakuan berbeda antara masyarakat biasa dan pejabat dalam soal kepatuhan lalu lintas?

Sebagai pemimpin, Bupati Masduki dinilai perlu memberikan klarifikasi dan penjelasan. Selain itu, kepolisian setempat juga dituntut bersikap netral dan profesional dalam menegakkan hukum, tanpa pandang jabatan atau status sosial.

Pos terkait