Kaltengpedia.com – PALANGKA RAYA – Gubernur Kalteng memperkuat penanganan karhutla Kalteng dengan mengerahkan sekitar 10.700 personel gabungan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga memperkuat operasi pemadaman untuk mencegah kebakaran meluas.Data Posko Penanganan Darurat Bencana (PDB) Karhutla Kalteng mencatat 105.019 titik hotspot secara kumulatif sejak 1 Januari 2026. Luas lahan terbakar mencapai 9.169,22 hektare hingga 8 September 2026.Pada 8 September, satelit mendeteksi 879 titik hotspot di Kalteng. Satelit Aqua/Terra mencatat 19 titik, NOAA 800 titik, dan SNPP sebanyak 60 titik.
Peningkatan aktivitas kebakaran membuat Gubernur Kalteng meminta seluruh unsur memperkuat pencegahan dan pemadaman. Pemerintah mengerahkan personel dari berbagai instansi untuk bergerak di wilayah rawan.Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPB-PK) Kalteng Ahmad Toyib mengatakan pemerintah melibatkan unsur kabupaten dan kota, TNI, Polri, relawan, serta masyarakat.Menurutnya, seluruh unsur terus bergerak melakukan pemadaman, patroli, dan pencegahan di sejumlah lokasi yang rawan kebakaran.
Data pemerintah menunjukkan Kotawaringin Timur menjadi daerah dengan luas karhutla kumulatif terbesar. Luas lahan terbakar mencapai 2.447,84 hektare.Pulang Pisau menyusul dengan luas terbakar 1.264,01 hektare. Sementara Kotawaringin Barat mencatat luas terbakar 1.103,74 hektare.Karhutla kembali meningkat pada September. Dalam delapan hari pertama September, luas lahan terbakar bertambah 2.581,38 hektare.Pada 8 September saja, petugas mencatat 56 kejadian karhutla. Luas area terdampak mencapai 202,47 hektare.Untuk mempercepat penanganan, Gubernur Kalteng mengerahkan sekitar 10.700 personel gabungan. Pemerintah juga melibatkan 43 organisasi perangkat daerah (OPD) tingkat provinsi.
Selain personel darat, pemerintah memperkuat operasi udara. Tim mengoptimalkan enam helikopter water bombing dan satu pesawat patroli.Pesawat patroli juga mendukung Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Dalam operasi tersebut, tim menggunakan pesawat C208B EX/PK-FPU untuk menaburkan 1.000 kilogram natrium klorida (NaCl) di wilayah udara Kalteng.Operasi udara menjadi salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan peluang turunnya hujan. Pemerintah berharap hujan dapat membantu membasahi lahan dan mengurangi potensi kebakaran.
Di sisi lain, pemerintah juga memperhatikan dampak karhutla Kalteng terhadap kesehatan masyarakat. Hingga 8 September, tercatat 79.081 kasus ISPA.Sebanyak 6.734 kasus terjadi pada minggu keempat Agustus 2026. Pemerintah mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk.Penanganan karhutla juga berjalan melalui proses hukum. Pemerintah mencatat 32 kasus yang mendapat tindak lanjut.Polda Kalteng mencatat 25 laporan polisi dengan 27 tersangka. Luas area yang terdampak dalam perkara tersebut mencapai sekitar 449 hektare.
Selain pemadaman, petugas memperkuat patroli dan edukasi. Satbrimob Polda Kalteng bersama unsur terkait menyisir sejumlah wilayah yang memiliki potensi kebakaran.Relawan juga membantu penanganan di lapangan. Balakar 654, Masyarakat Peduli Api (MPA), dan Tim Serbu Api Kebakaran (TSAK) ikut membantu pemadaman serta pendinginan lahan.Di Palangka Raya, petugas menangani sejumlah titik kebakaran. Lokasi tersebut antara lain Jalan Yos Sudarso Ujung, Petuk Katimpun Permai, Jalan Raflesia, Jalan Mahir Mahar, Jalan Adonis Samad, Jalan G. Obos, dan Jalan Matal.Tim Damkar BPB-PK Kalteng juga menangani kebakaran di kawasan Bukit Keminting, Jalan Maduhara, dan Jalan Duar Anyar.
Gubernur Kalteng terus mendorong koordinasi lintas sektor dalam menghadapi karhutla. Pemerintah daerah menggabungkan pemadaman, patroli, pencegahan, operasi udara, dan edukasi masyarakat.Pemerintah juga meminta masyarakat tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Warga dapat segera melapor apabila menemukan titik api.Dengan pengerahan ribuan personel dan dukungan operasi udara, Gubernur Kalteng berupaya memperkuat pengendalian karhutla Kalteng. Pemerintah berharap langkah tersebut mampu menekan luas kebakaran sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan.
