Kaltengpedia – Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan bahwa setiap nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama dengan daerah lain harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Darliansjah dalam rapat pembahasan kerja sama daerah antara Kalteng dan Kalimantan Selatan.
Darliansjah mengingatkan agar kerja sama yang dibangun tidak hanya bersifat seremonial atau administratif. Menurutnya, kesepakatan antar daerah harus disertai komitmen kuat untuk diimplementasikan secara konsisten sehingga mampu memberikan dampak konkret terhadap pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Ia menilai praktik kerja sama yang hanya berhenti pada penandatanganan dokumen tidak akan memberikan nilai tambah yang signifikan. Karena itu, setiap perangkat daerah diminta menyiapkan rencana pelaksanaan, target capaian, dan mekanisme evaluasi sejak awal proses penyusunan kerja sama.
Pemprov Kalteng juga mendorong agar kerja sama diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki kebutuhan dan kepentingan bersama, seperti pendidikan, kesehatan, kebencanaan, sosial, serta kelautan dan perikanan. Kolaborasi di bidang-bidang tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan.
Dengan pendekatan yang lebih implementatif, Pemprov Kalteng berharap setiap kerja sama antar daerah dapat diukur keberhasilannya melalui peningkatan kualitas layanan, efisiensi program, dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat di kedua provinsi. (Yd/Kalped)
