Pilkada Barito Utara Penuh Pelanggaran? KPU Diduga Langgar Etik, DKPP Diminta Bertindak

Ilustrasi Pelanggaran KPU. Foto : istimewa

kaltengpedia.com – Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Barito Utara kembali menuai sorotan. Pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat disebut-sebut telah melanggar aturan lantaran mengabaikan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait pemungutan suara ulang (PSU) di dua Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pelaksanaan pemilu yang seharusnya berjalan jujur dan adil justru dicoreng dengan dugaan pelanggaran etik oleh pihak penyelenggara sendiri. Bawaslu menilai KPU Barito Utara bersikap tidak profesional dan melangkahi kewenangan dengan tidak menjalankan rekomendasi PSU sebagaimana mestinya.

DKPP Diminta Bertindak Tegas

Bacaan Lainnya

“Kesalahannya di situ, jadi kami adukan. Ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, tapi juga merupakan pelanggaran hukum dan etik yang serius,” ungkap salah satu pihak yang melaporkan kasus ini.

Atas dugaan pelanggaran tersebut, pihak pelapor meminta agar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) segera mengambil langkah tegas. Mereka mendesak agar kelima komisioner KPU Barito Utara dicopot dari jabatannya karena dianggap telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu.

Jika dugaan ini terbukti benar, maka kredibilitas Pilkada Barito Utara patut dipertanyakan. Bagaimana mungkin sebuah pesta demokrasi bisa berjalan dengan jujur dan adil jika justru penyelenggaranya sendiri tidak taat aturan? Situasi ini tentu berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan.

Evaluasi dan Reformasi Diperlukan

Pelanggaran yang terjadi dalam Pilkada Barito Utara harus menjadi alarm bagi semua pihak, terutama penyelenggara pemilu di tingkat pusat dan daerah. Tidak cukup hanya memberikan sanksi kepada individu yang terlibat, tetapi harus ada reformasi sistem yang memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap aturan pemilu.

Bawaslu dan DKPP harus bekerja sama lebih erat untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang di daerah lain. Selain itu, masyarakat juga harus lebih kritis dalam mengawasi jalannya pemilu agar demokrasi tidak ternodai oleh praktik kecurangan dan pelanggaran etik.

Kini, semua mata tertuju pada DKPP. Akankah mereka berani menegakkan keadilan dan menindak tegas para pelanggar, atau justru membiarkan integritas pemilu di Barito Utara semakin dipertanyakan?

Pos terkait