kaltengpedia.com – Kasus dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang melibatkan Wakil Ketua BK DPD RI berinisial SA, yang juga merupakan senator asal Kalimantan Tengah (Kalteng), terus menjadi sorotan publik. Suami SA, berinisial PSA, telah melaporkan dugaan tersebut ke Badan Kehormatan (BK) DPD RI dan POM TNI AD, yang kini meningkatkan status penyelidikan terhadap oknum TNI AD berinisial Pratu SRR.
Laporan dan Bukti-Bukti
PSA melaporkan Pratu SRR ke POM TNI AD Militer Jaya pada 4 November 2024 melalui laporan pengaduan dengan nomor STTLP-67/XI/2024/JAYA. Laporan tersebut mencakup dugaan tindak pidana perzinahan dan asusila bersama SA, istrinya yang juga merupakan senator Kalteng.
Dalam keterangannya pada Senin (6/1/2025), PSA mengungkapkan bahwa pihak POM TNI AD telah menaikkan status laporan dari tahap penyelidikan (LIDIK) ke penyidikan (SIDIK) setelah menemukan dua alat bukti yang cukup. Bukti-bukti yang diserahkan PSA, seperti percakapan WhatsApp, video, dan dokumen lainnya, disebut menjadi dasar kuat untuk melanjutkan proses hukum.
Proses Hukum Berlanjut
“Pratu SRR yang merupakan oknum TNI AD dan selingkuhan senator SA sudah memasuki proses hukum yang lebih serius. Dengan naiknya status laporan dari Lidik ke Sidik, saya yakin ada tindakan tegas terhadap pelaku,” ujar PSA.
PSA juga meyakini bahwa kasus ini akan disidangkan baik oleh BK DPD RI untuk SA maupun oleh POM TNI AD untuk Pratu SRR. Ia berharap proses hukum berjalan adil dan transparan demi menjaga integritas lembaga-lembaga negara.
Dampak pada Kinerja DPD RI Kalteng
Kasus ini bukan hanya mencoreng nama pribadi kedua pelaku, tetapi juga menimbulkan dampak negatif pada kinerja DPD RI, khususnya di Kalimantan Tengah. Sebagai Wakil Ketua BK, SA seharusnya menjadi teladan dalam menjaga etika dan moral. Namun, kasus ini justru menimbulkan pertanyaan besar tentang kredibilitas dan integritas anggota DPD RI.
Publik Kalteng kini mempertanyakan efektivitas kerja lembaga tersebut, mengingat perhatian publik dan media nasional tertuju pada kasus ini. Kondisi ini dikhawatirkan akan mengganggu fokus senator lain dalam menyuarakan aspirasi daerah.
Siapa yang Diuntungkan?
Meski kasus ini memunculkan harapan bahwa keadilan akan ditegakkan, beberapa pihak menduga adanya keuntungan politik atau kepentingan tertentu yang bisa muncul di balik kasus ini. Pasalnya, reputasi senator SA yang tercoreng bisa digunakan oleh rival politik untuk menyerang kredibilitasnya.
Di sisi lain, naiknya status laporan ini memperlihatkan keseriusan POM TNI AD dalam menangani pelanggaran hukum di institusinya, yang bisa menjadi poin positif bagi institusi TNI AD untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas.
Publik Menanti Keputusan
Kasus ini menjadi pengingat bahwa jabatan publik membawa tanggung jawab moral yang besar. Masyarakat Kalteng kini menunggu hasil dari dua proses hukum—di BK DPD RI untuk SA dan di POM TNI AD untuk Pratu SRR—sembari berharap agar keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu.
Sejauh mana kasus ini akan memengaruhi reputasi lembaga DPD RI, khususnya di Kalimantan Tengah, masih menjadi pertanyaan besar. Satu hal yang pasti, publik akan terus mengawasi perkembangan kasus ini.
