kaltengpedia.com – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran bersama Wakil Gubernur Edy Pratowo menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026.
Rapat paripurna berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Lantai III Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Jumat (14/8/2026), dan dihadiri Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong beserta jajaran pimpinan DPRD, unsur Forkopimda, anggota DPRD, kepala organisasi perangkat daerah, serta jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Agustiar bersama peserta rapat mengikuti secara langsung Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta.
Presiden Prabowo menyampaikan sejumlah capaian pemerintah selama 21 bulan masa pemerintahan atau 663 hari sejak dirinya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Menurut Presiden, pemerintah telah menjalankan 121 kebijakan transformatif yang diarahkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan strategis sekaligus memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang.
“Dalam 21 bulan ini, atau 663 hari, pemerintah telah menjalankan 121 kebijakan transformatif. Artinya, rata-rata setiap lima hari kita melaksanakan satu kebijakan transformatif,” ujar Presiden.
Salah satu capaian yang disampaikan adalah swasembada delapan komoditas pangan dalam waktu satu tahun. Komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
Pemerintah juga melakukan penyederhanaan tata kelola penyaluran pupuk dengan menghapus 145 aturan serta menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen.
Di sektor energi, Presiden menyampaikan kebijakan peningkatan kemandirian melalui penerapan Biodiesel B50. Sejak 1 Juli 2026, Indonesia disebut tidak lagi mengimpor solar. Kebijakan tersebut menurut Presiden mampu menghemat devisa sekitar Rp170 triliun.
Selain pangan dan energi, pemerintah menjalankan berbagai program yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Di antaranya pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih, pengoperasian 10.000 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, serta perbaikan 71.744 sekolah pada 2026.
Program Cek Kesehatan Gratis juga terus diperluas. Presiden menyebut program tersebut telah menjangkau sekitar 108 juta orang sebagai bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.
Meski menyampaikan sejumlah capaian, Presiden menegaskan pemerintah tidak boleh berpuas diri. Berbagai persoalan masih harus diselesaikan, termasuk kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, penciptaan lapangan kerja, dan pemberantasan korupsi.
Pemerintah juga akan melanjutkan penertiban terhadap pertambangan ilegal dan penyelundupan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara.
“Selama pekerjaan itu masih ada, Pemerintah dan seluruh lembaga negara tidak boleh berpuas diri,” tegas Presiden.
Presiden menekankan pembangunan Indonesia merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, dunia usaha, dan masyarakat perlu membangun kerja sama untuk memastikan berbagai program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
Bagi pemerintah daerah, pesan tersebut menjadi bagian penting dalam menerjemahkan agenda pembangunan nasional ke dalam kebijakan di daerah. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar program pembangunan dapat berjalan efektif sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.
Pidato Kenegaraan tersebut sekaligus menjadi gambaran arah pembangunan nasional yang menempatkan kemandirian, kesejahteraan, penguatan sumber daya manusia, serta tata kelola pemerintahan sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan.
Presiden menegaskan berbagai kebijakan transformatif yang telah dijalankan merupakan bagian dari upaya meletakkan fondasi Indonesia yang lebih mandiri, kuat, dan sejahtera serta memastikan pembangunan terus berlanjut untuk kepentingan generasi mendatang.
