kaltengpedia.com – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus meluas di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, memunculkan pertanyaan mengenai kehadiran kepala daerah di tengah situasi darurat yang dihadapi masyarakat.
Plt. Ketua DPD Lembaga Pecinta Lingkungan Hidup Nusantara (LPLHN) Provinsi Kalimantan Tengah, Suldiansyah, mempertanyakan ketidakhadiran Bupati Barito Selatan Eddy Raya Samsuri selama kurang lebih tiga pekan terakhir.
Menurut Suldiansyah, kondisi karhutla yang semakin masif semestinya menjadi alasan kuat bagi kepala daerah untuk berada di wilayahnya dan memastikan penanganan berjalan cepat serta terkoordinasi.
“Kami merasa prihatin, seorang kepala daerah di tengah situasi masyarakat sangat membutuhkan terutama dalam kondisi bencana seperti ini, malah tidak pernah kelihatan berada di tempat,” kata Suldiansyah.
Ia menilai kehadiran kepala daerah bukan sekadar persoalan administratif, tetapi juga berkaitan dengan kepemimpinan dan kondisi psikologis masyarakat yang sedang menghadapi dampak bencana.
Warga yang terdampak karhutla, kata dia, membutuhkan kepastian bahwa pemerintah hadir dan mengambil langkah nyata untuk menangani situasi.
“Masyarakat kita sedang gelisah terkena dampak bencana ini. Kehadiran Bupati sangat dibutuhkan menjadi penyemangat dan menjadi orang yang bisa meredam kegelisahan masyarakat itu,” ujarnya.
Suldiansyah juga menilai ketidakhadiran kepala daerah dalam situasi kedaruratan dapat berpengaruh terhadap kecepatan pengambilan keputusan, khususnya ketika diperlukan kebijakan strategis dalam penanganan bencana.
“Ketidakhadiran Bupati akan sangat menyulitkan instansi terkait dalam mengambil langkah dan keputusan penanganan kedaruratan bencana. Pengambilan keputusan akan berjalan lambat, dan situasi ini sangat merugikan masyarakat,” tegasnya.
Ia meminta kepala daerah mampu menentukan skala prioritas antara agenda di luar daerah dengan kebutuhan masyarakat di wilayah yang dipimpinnya.
Menurut Suldiansyah, perjalanan ke luar daerah semestinya dapat ditunda apabila situasi di Barsel membutuhkan kehadiran langsung kepala daerah.
“Bupati wajib hadir di tengah masyarakat, terutama di situasi bencana seperti sekarang ini. Tunda dulu perjalanan ke luar kota, karena saat ini yang lebih prioritas adalah penanganan bencana,” katanya.
Suldiansyah kemudian membandingkan kondisi tersebut dengan sejumlah kepala daerah lainnya di Kalimantan Tengah yang disebutnya tetap berada di daerah dan ikut terlibat dalam penanganan bencana.
Ia juga menyebut Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah yang dinilainya tetap menunjukkan keterlibatan dalam penanganan kondisi karhutla.
“Coba bandingkan dengan beberapa Bupati dan Wakil Bupati lainnya, dan bahkan Gubernur dan Wakil Gubernur saja tidak ada satupun yang meninggalkan daerah masing-masing di tengah situasi bencana ini,” tandasnya.
Pernyataan LPLHN tersebut menjadi pertanyaan publik di tengah kondisi karhutla yang membutuhkan respons cepat pemerintah daerah. Kehadiran langsung kepala daerah dinilai penting untuk memastikan koordinasi lintas instansi, penanganan titik api, perlindungan masyarakat terdampak, hingga pengambilan keputusan dalam kondisi darurat berjalan efektif.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan dari Bupati Barito Selatan Eddy Raya Samsuri mengenai alasan ketidakhadirannya selama beberapa pekan terakhir maupun tanggapan atas pernyataan LPLHN tersebut.
