Kaltengpedia.com – Korupsi kepala daerah tidak terjadi karena satu penyebab. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut praktik korupsi di kalangan kepala daerah dapat dipengaruhi berbagai aspek, mulai dari integritas individu hingga kelemahan sistem yang membuka peluang terjadinya penyimpangan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian adalah tingginya biaya politik dalam pemilihan umum (pemilu) maupun pemilihan kepala daerah (pilkada).
Menurut Budi, KPK menemukan adanya hubungan antara dukungan pendanaan untuk memenangkan pemilu atau pilkada dengan upaya memperoleh keuntungan setelah kandidat terpilih dan menjabat.KPK menilai tingginya biaya kampanye dan biaya politik menjadi salah satu persoalan mendasar dalam pencegahan korupsi.
Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya praktik korupsi, baik sebelum maupun setelah seseorang terpilih menjadi pejabat publik.
Namun, KPK menegaskan persoalan tersebut tidak berdiri sendiri. Korupsi juga berkaitan dengan integritas individu serta sistem yang dapat membuka celah penyalahgunaan kewenangan.
KPK Temukan Pola dalam Sejumlah Kasus,Budi memberikan contoh perkara yang terjadi di Ponorogo. Dalam kasus tersebut, KPK menemukan dugaan pihak yang menjadi penyandang dana politik memperoleh akses untuk mengatur proyek dan mendapatkan keuntungan dari proyek pemerintah.
Pola serupa juga ditemukan dalam perkara di Langkat.
Dalam kasus tersebut, pihak swasta yang menjadi bagian dari tim sukses kepala daerah diduga memperoleh sejumlah paket pekerjaan setelah kandidat yang didukungnya terpilih.
Kedua perkara itu menjadi gambaran bahwa dukungan politik dan kepentingan ekonomi dapat beririsan ketika pengawasan serta transparansi tidak berjalan optimal.
KPK menegaskan korupsi kepala daerah tidak dapat disederhanakan hanya karena mahalnya biaya politik.
Lembaga antirasuah tersebut menyebut korupsi kerap lahir dari kombinasi berbagai faktor. Integritas pejabat, sistem pemerintahan, pengawasan, hingga potensi konflik kepentingan ikut menentukan terbuka atau tertutupnya ruang penyimpangan.
Karena itu, pencegahan korupsi membutuhkan perbaikan dari sisi individu sekaligus sistem.
KPK mencatat sebanyak 15 kepala daerah hasil Pilkada 2024 telah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dan ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dalam periode 2025 hingga 18 Juli 2026.
Pada 2025, sejumlah kepala daerah yang ditangkap KPK antara lain Bupati Kolaka Timur Abdul Azis, Gubernur Riau Abdul Wahid, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, dan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.
Sementara pada 2026, KPK menangkap sejumlah kepala daerah lainnya, di antaranya Wali Kota Madiun Maidi, Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, hingga Bupati Sukoharjo Etik Suryani.
Data tersebut menunjukkan persoalan korupsi kepala daerah masih menjadi tantangan serius dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
KPK menilai tingginya biaya politik perlu menjadi perhatian serius dalam upaya mencegah korupsi.
Transparansi pendanaan politik menjadi penting agar dukungan terhadap kandidat tidak berubah menjadi kepentingan transaksional setelah kandidat tersebut menduduki jabatan.
Pada saat yang sama, pengawasan terhadap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah juga harus diperkuat.
Dengan demikian, pencegahan korupsi tidak hanya dilakukan setelah terjadi pelanggaran, tetapi dimulai sejak proses politik hingga kepala daerah menjalankan pemerintahan.
KPK menegaskan korupsi kepala daerah berakar dari banyak aspek. Biaya politik yang tinggi menjadi salah satu faktor risiko, tetapi integritas individu, lemahnya sistem, konflik kepentingan, dan pengawasan juga menjadi bagian penting yang harus dibenahi.
