kaltengpedia.com – Hampir dua bulan berlalu sejak Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Tengah, Juni Gultom, menyampaikan rencana menggelar sayembara nama untuk Bundaran Besar Palangka Raya. Namun hingga awal Juli 2025, realisasi dari rencana tersebut tak kunjung terlihat.
Pernyataan Juni Gultom yang disampaikan pada 14 Mei 2025 lalu sempat menumbuhkan harapan masyarakat bahwa Bundaran Besar — salah satu ikon utama Kota Palangka Raya — akan diberi nama baru yang merepresentasikan jati diri dan nilai-nilai budaya lokal Kalimantan Tengah.
“Nama Bundaran Besar rencananya akan disayembarakan agar bisa mencerminkan akar budaya lokal. Kita ingin nama yang merepresentasikan kota maju, berbudaya tinggi, bermartabat, dan berkarakter huma betang,” ujar Juni Gultom dikutip dari warta kalteng, Selasa (14/5/2025).
Namun hingga kini belum ada pengumuman resmi mengenai mekanisme sayembara, kriteria penilaian, hingga keterlibatan tokoh budaya dan masyarakat adat. Masyarakat pun mulai mempertanyakan, apakah pernyataan tersebut hanya sebatas janji yang dilontarkan untuk merespons arahan Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, atau memang benar-benar akan direalisasikan.
Ikon Strategis Bernama “Bundaran Besar”
Bundaran Besar Palangka Raya memiliki posisi strategis dan nilai historis tersendiri. Terletak di jantung ibu kota Kalimantan Tengah, bundaran ini menjadi simpul dari sejumlah jalan utama dan sering dijadikan titik kumpul berbagai kegiatan publik, mulai dari perayaan Hari Jadi, upacara besar, hingga aksi demonstrasi.
Secara visual, Bundaran Besar dikelilingi patung-patung khas Dayak dan ornamen lokal, namun nama “Bundaran Besar” sendiri dinilai terlalu generik dan kurang menggambarkan kekayaan nilai budaya daerah.
Dibutuhkan Komitmen Nyata, Bukan Hanya Janji
Sejumlah pemerhati budaya dan tokoh masyarakat menilai, penamaan ruang publik seperti Bundaran Besar adalah kesempatan untuk memperkuat identitas lokal di tengah arus modernisasi. Namun tanpa langkah konkret dari Dinas PUPR Kalteng, wacana tersebut berisiko hanya menjadi bagian dari lip service birokrasi.
“Kalau memang serius ingin mengangkat budaya lokal, seharusnya timeline dan mekanismenya jelas. Ini kan ruang publik yang sangat simbolik, jangan sampai hanya jadi pemanis wacana,” ujar seorang aktivis budaya yang enggan disebutkan namanya.
Kini, publik menanti apakah Dinas PUPR akan benar-benar melaksanakan sayembara tersebut atau membiarkan Bundaran Besar tetap tanpa identitas kultural yang kuat. Yang pasti, transparansi dan keseriusan dalam kebijakan ini akan menjadi indikator komitmen Pemerintah Provinsi dalam mengangkat martabat budaya lokal Kalteng.
