kaltengpedia.com – Money politik atau politik uang kembali menjadi sorotan utama dalam Pilkada serentak di Kalimantan Tengah pada 27 November 2024. Berdasarkan catatan Litbang Kaltengpedia, praktik politik uang ini banyak dibahas dan dipublikasikan di berbagai media sosial, memicu keresahan di kalangan masyarakat. Namun, apakah fenomena ini benar adanya atau hanya sekadar isu yang dimanfaatkan untuk menyerang lawan politik?
Politik uang merupakan pelanggaran serius yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Namun, meskipun dianggap ilegal, praktik ini seolah menjadi bagian tak terpisahkan dari pesta demokrasi, termasuk di Kalimantan Tengah. Fenomena ini terjadi pada berbagai tingkatan pemilihan, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota.
Menurut hasil pemantauan Litbang Kaltengpedia, beberapa warganet melaporkan adanya pembagian uang atau barang tertentu yang diduga dilakukan oleh tim sukses dari beberapa kandidat. “Mereka membagikan amplop dan sembako di beberapa wilayah terpencil. Ini jelas melanggar,” tulis salah satu unggahan di media sosial yang mendapatkan perhatian luas.
Ada beberapa alasan mengapa politik uang terus menjadi masalah di Kalimantan Tengah:
- Kesenjangan Ekonomi
Wilayah pedesaan dan terpencil di Kalteng memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih rendah, sehingga masyarakat cenderung menerima bantuan instan tanpa memikirkan konsekuensi politiknya. - Budaya Transaksional
Banyak masyarakat masih menganggap politik sebagai transaksi dagang, di mana suara dapat ditukar dengan uang atau barang. - Minimnya Penegakan Hukum
Meski ada regulasi tegas, pengawasan di lapangan masih lemah. Laporan pelanggaran sering kali tidak ditindaklanjuti secara serius.
Litbang Kaltengpedia mencatat bahwa sebagian laporan di media sosial sulit diverifikasi kebenarannya. Beberapa pihak diduga menggunakan isu politik uang untuk menjatuhkan kredibilitas lawan politik mereka. Ketua Bawaslu Kalteng, dalam pernyataannya, menegaskan bahwa laporan terkait politik uang akan ditindaklanjuti, tetapi masyarakat diimbau untuk menyertakan bukti yang valid.
“Jika terbukti ada politik uang, kami tidak akan segan mengambil tindakan. Namun, jika ini hanya isu yang dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, masyarakat harus lebih cerdas dalam menyikapinya,” ujar Ketua Bawaslu.
Money politik di Pilkada Kalteng 2024 menjadi tantangan besar dalam menciptakan demokrasi yang sehat. Masyarakat dan pihak berwenang perlu bekerja sama untuk memerangi praktik ini, agar pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili aspirasi rakyat, bukan karena kekuatan uang.
