kaltengpedia.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus menggelontorkan anggaran besar untuk perbaikan infrastruktur jalan di berbagai wilayah. Tahun ini, anggaran yang dialokasikan untuk perbaikan dan peningkatan jalan mencapai Rp2,3 triliun. Namun, apakah langkah ini sudah maksimal, atau masih menyisakan pertanyaan terkait efektivitas dan prioritas pembangunan?
Salah satu proyek utama yang tengah digarap adalah perbaikan ruas Jalan Bukit Liti-Kuala Kurun, dengan anggaran Rp100 miliar. Proyek ini dianggap penting karena menghubungkan wilayah pedalaman dengan pusat ekonomi. Selain itu, proyek pengaspalan ulang di delapan ruas jalan di Kota Palangka Raya, termasuk Jalan Ahmad Yani, telah dimulai dengan total anggaran Rp29 miliar.
Dinas PUPR Kalteng menargetkan proyek-proyek ini selesai sebelum akhir tahun 2025. Namun, pelaksanaan di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Beberapa proyek masih terganjal oleh lambatnya pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat, serta cuaca ekstrem yang menghambat proses konstruksi.
Meskipun berbagai proyek perbaikan jalan terus dikerjakan, beberapa pihak mempertanyakan kebijakan yang diambil oleh Dinas PUPR Kalteng. Salah satu yang menuai kritik adalah pengaspalan ulang Jalan Ahmad Yani. Pasalnya, jalan ini dinilai masih dalam kondisi layak dan tidak mengalami kerusakan signifikan, sementara banyak jalan di daerah lain yang mengalami kerusakan parah justru belum tersentuh perbaikan.
“Seharusnya Dinas PUPR lebih memprioritaskan jalan-jalan yang benar-benar rusak dan mendesak untuk diperbaiki. Jangan sampai anggaran besar justru digunakan untuk proyek yang kurang urgent,” ujar seorang aktivis infrastruktur yang enggan disebut namanya (26/03).
Selain itu, transparansi dalam proses pengerjaan proyek juga menjadi sorotan. Beberapa proyek terkesan dikerjakan terburu-buru menjelang akhir tahun anggaran, sehingga kualitasnya diragukan. Beberapa ruas jalan yang baru selesai diperbaiki justru kembali mengalami kerusakan dalam waktu singkat, diduga karena kualitas material yang digunakan tidak sesuai standar.
Dinas PUPR Kalteng memang telah bekerja keras dalam memperbaiki infrastruktur jalan, namun evaluasi terhadap efektivitas penggunaan anggaran dan prioritas proyek tetap diperlukan. Masyarakat berharap pembangunan infrastruktur tidak hanya sekadar formalitas proyek tahunan, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi kelancaran transportasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Dengan anggaran besar yang tersedia, sudah seharusnya Dinas PUPR Kalteng bekerja lebih transparan, profesional, dan tepat sasaran agar infrastruktur yang dibangun benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
