kaltengpedia.com – Jelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Kalimantan Tengah pada 3 Agustus 2025 di Kota Palangka Raya, tensi politik internal partai berlambang beringin itu kian memanas. Dua tokoh utama mencuat sebagai kandidat kuat Ketua DPD Partai Golkar Kalteng: Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin dan Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo.
Dinamika ini tidak bisa dilepaskan dari keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang secara resmi menjadwalkan Musda melalui surat Nomor B-GODPP/GOLKAR/VII/2025 tertanggal 2 Juli 2025, ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum Kahar Muzakir dan Sekjen Muhammad Sarmuji. Rencananya, Musda ini akan dihadiri langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, sebagai bagian dari agenda kunjungan politiknya ke Kalimantan.
Fairid Naparin yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Palangka Raya sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Palangka Raya, disebut telah mengantongi dukungan dari 12 dari total 14 DPD II kabupaten/kota se-Kalteng. Teranyar, dukungan tersebut datang dari DPD II Partai Golkar Kotawaringin Barat (Kobar) yang disampaikan langsung oleh Ketua DPD Golkar Kobar, Wisman, pada Kamis (24/7) di Palangka Raya.
Namun di balik kekuatan dukungan struktural DPD II yang dimiliki Fairid, Edy Pratowo tampak mengandalkan jalur komunikasi elit ke DPP. Edy mengakui dirinya bersama Fairid telah dipanggil oleh DPP Partai Golkar di Jakarta, bersama dua tokoh lainnya dari Kalimantan Selatan dan Barat: Hasnuryadi Sulaiman dan Ria Norsan. Menariknya, Hasnuryadi yang dalam kondisi serupa justru ditetapkan sebagai Ketua Golkar Kalsel meskipun tidak mengantongi dukungan mayoritas dari DPD II.
“Semua punya kesempatan yang sama. Kita lihat saja hasilnya dalam satu minggu ke depan,” ujar Edy kepada awak media. Ia juga menyatakan siap mengemban amanah apabila dipercaya oleh DPP.
Berdasarkan analisis Litbang Kaltengpedia, arah politik DPP dalam penunjukan ketua DPD provinsi cenderung mempertimbangkan lebih dari sekadar suara DPD II. Pola yang terjadi di Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa restu DPP, khususnya Ketua Umum Bahlil Lahadalia, menjadi faktor penentu. Dalam konteks Kalteng, Edy Pratowo dinilai memiliki kedekatan politik dengan Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran, yang juga memiliki pengaruh signifikan dalam peta kekuatan politik lokal.
Litbang Kaltengpedia memproyeksikan dua skenario:
-
Jika Bahlil memilih jalan kompromi dan memperkuat akar dukungan struktural, Fairid Naparin kemungkinan besar akan ditetapkan sebagai Ketua Golkar Kalteng.
-
Namun jika Bahlil ingin mengamankan garis komando politik menjelang Pilkada 2030 dan Pemilu 2029, maka penunjukan Edy Pratowo, yang lebih terkoneksi dengan lingkar kekuasaan eksekutif di Kalteng, bisa menjadi keputusan strategis.
Posisi Ketua DPD Partai Golkar Kalteng bukan jabatan biasa. Ia akan menjadi aktor kunci dalam konsolidasi Partai Golkar menjelang Pilgub 2030 dan Pemilu 2029. Tak heran bila pemilihan ini juga dibayangi oleh pertarungan politik jangka panjang di tingkat nasional dan daerah.
Kehadiran Bahlil Lahadalia di Palangka Raya untuk membuka Musda XI Golkar Kalteng bukan sekadar seremonial. Ia diyakini akan mengambil keputusan penting terkait siapa yang bakal mengendalikan “kendaraan politik” Golkar di Kalteng ke depan.
Musda XI Partai Golkar Kalteng menjadi panggung perebutan pengaruh antara dua tokoh kuat: Fairid Naparin yang populer di basis akar rumput dan DPD II, serta Edy Pratowo yang kuat di level eksekutif dan berpotensi mendapatkan restu dari Ketua Umum Bahlil Lahadalia.
Apapun hasilnya, keputusan Bahlil akan menjadi penentu arah politik Golkar Kalteng, bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk masa depan politik Kalimantan Tengah.
