Kaltengpedia – Palangka Raya – Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, memimpin rapat koordinasi unsur pendukung Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) sebagai langkah memperkuat kesiapan penyaluran bantuan sosial secara terintegrasi dan tepat sasaran. Rapat koordinasi tersebut digelar di Palangka Raya dan dihadiri berbagai perangkat daerah serta unsur pendukung teknis yang terlibat dalam implementasi program strategis tersebut.
Dalam arahannya, Leonard S. Ampung menegaskan bahwa Program Kartu Huma Betang Sejahtera merupakan kebijakan prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang harus dilaksanakan secara profesional, akuntabel, dan terukur. Ia meminta seluruh unsur pendukung bekerja maksimal memastikan setiap tahapan penyaluran bantuan berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
Menurut Leonard, keberhasilan program sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor dan integrasi data yang kuat. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya sinkronisasi informasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga perangkat pelaksana di tingkat lapangan agar tidak terjadi tumpang tindih data maupun kesalahan sasaran penerima manfaat.
Ia juga menyoroti pentingnya validasi dan verifikasi data penerima bantuan sebagai fondasi utama penyaluran yang tepat sasaran. Setiap data penerima harus dipastikan sesuai kondisi riil di lapangan agar manfaat program benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
Dalam rapat tersebut, Leonard meminta seluruh pihak untuk memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan. Pengawasan ketat dinilai penting guna menjaga transparansi serta mencegah potensi penyimpangan dalam proses distribusi bantuan.
Program KHBS dirancang sebagai instrumen perlindungan sosial terintegrasi yang mencakup berbagai bentuk bantuan bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Karena itu, Leonard menekankan bahwa pelaksanaannya harus mengedepankan prinsip kolaboratif, efisien, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa keberadaan kanal aduan masyarakat harus dimanfaatkan sebagai sarana evaluasi dan penyempurnaan sistem penyaluran. Respons cepat terhadap laporan masyarakat akan menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pelayanan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap program tersebut.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah optimistis penyaluran bantuan KHBS dapat berjalan lebih terarah dan terintegrasi. Sinergi seluruh unsur pendukung diharapkan mampu memastikan program benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
