kaltengpedia.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali meminta kepastian kepada PT PLN terkait pemulihan sistem kelistrikan di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Gubernur Kalteng Agustiar Sabran berencana memanggil kembali General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Kalselteng untuk meminta penjelasan mengenai kondisi pasokan listrik yang masih mengalami gangguan.
Langkah tersebut dilakukan setelah pemerintah daerah masih menerima laporan masyarakat mengenai pemadaman listrik di sejumlah wilayah. Agustiar menegaskan pemerintah provinsi akan terus mengawal proses pemulihan agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai kondisi kelistrikan.
Pemadaman berkepanjangan dinilai berdampak terhadap berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari kebutuhan rumah tangga, pelayanan publik, kegiatan usaha hingga pelaku UMKM. Karena itu, pemerintah meminta PLN memberikan penjelasan yang jelas apabila gangguan masih berlangsung.
Sebelumnya, Pemprov Kalteng telah memanggil jajaran PLN UID Kalselteng untuk membahas gangguan sistem kelistrikan yang menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah daerah. Dalam penjelasan sebelumnya, PLN menyampaikan bahwa proses pemulihan dilakukan secara bertahap dengan target penghentian pemadaman bergilir pada 5 Agustus 2026.
PLN juga menjelaskan bahwa informasi mengenai normalisasi yang baru selesai pada 25 Agustus 2026 tidak tepat. Menurut PLN, tanggal tersebut berkaitan dengan penyelesaian perbaikan generator Unit 3 PLTU Asam-Asam untuk meningkatkan cadangan daya, sedangkan target penghentian pemadaman bergilir tetap 5 Agustus 2026.
Dalam perkembangan terbaru, sistem kelistrikan Kalselteng masih menghadapi gangguan pembangkitan. Gangguan pada PLTU TPI Unit 1 kembali memengaruhi keandalan sistem. Sebelumnya, kondisi kelistrikan sempat membaik setelah PLTU TPI Unit 2 kembali beroperasi pada 28 Juli dan PLTU SLK Gunung Mas Unit 1 mulai beroperasi pada 5 Agustus 2026.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah kembali meminta PLN memberikan kepastian kepada masyarakat. Pemerintah Provinsi Kalteng menyatakan akan melakukan pemantauan dan meminta klarifikasi langsung apabila pemadaman masih terjadi.
Bagi masyarakat, kepastian mengenai jadwal pemulihan menjadi penting karena gangguan listrik tidak hanya berpengaruh terhadap aktivitas rumah tangga, tetapi juga kegiatan ekonomi, pelayanan publik dan operasional usaha.
Pemerintah berharap proses pemulihan sistem dapat segera diselesaikan sehingga pasokan listrik di Kalimantan Tengah kembali stabil dan masyarakat dapat menjalankan aktivitas tanpa gangguan berkepanjangan.
