kaltengpedia.com – Sebuah surat dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Kalimantan Tengah (Kalteng) beredar. Isi surat itu terkait rekomendasi sejumlah nama calon penjabat (Pj) kepala daerah yang dinilai kooperatif.
Surat dengan nomor 1918/IN/DPD-PDIP.62/VIII/2023 itu ditandatangani Ketua DPD PDIP Kalteng, Arton S Dohong, dan Sekretaris DPD PDIP Kalteng Sigit K Yunianto di Palangkaraya, 21 Agustus 2023. Mereka merekomendasikan Pj kepala daerah mengisi tiga wilayah.
“Sehubungan dengan masa jabatan Kepala daerah di beberapa wilayah akan segera berakhir pada bulan September 2023, dan selanjutnya akan ditunjuk Penjabat Kepala Daerah Sementara (PJS) oleh Gubernur, maka dengan ini DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Tengah merekomendasikan nama-nama pejabat,” tulis isi surat itu dikutip Selasa, 22 Agustus 2023. Adapun pejabat yang diajukan yaitu Kepala Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalteng, Hendra Ekaputra, yang direkomendasikan sebagai Pj Bupati Kabupaten Kapuas. Lalu, Kepala Devisi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalteng, Arief Munandar, sebagai Pj Bupati Kabupaten Barito Utara.
Selanjutnya, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalteng, R Bartholomeus Danang Yudiawan. Pada keterangan surat itu disebutkan bahwa ketiganya ‘wilayah wajib direbut’.
Pada surat tersebut tertulis sesuai amanat Kongres V PDI Perjuangan dan memastikan kemenangan tiga kali berturut-turut dalam Pemilu, Pemilihan Kepala Daerah, dan Wakil Kepala Daerah pada tahun 2024, diperlukan persiapan dan dikonsolidasikan dengan matang. Persiapan dilakukan sedini mungkin, khususnya terkait konstelasi pemilihan kepala daerah.
Calon penjabat itu dibolehkan dari luar maupun dari di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan catatan, mereka kooperatif.
“Cukup kooperatif dengan partai dan memenuhi syarat kepangkatan/kompetensi untuk menempati jabatan dimaksud dan telah menandatangai fakta integritas dengan partai adalah sebagaimana terlampir, mohon nama-nama tersebut berkenan kiranya diatensi khusus untuk menduduki jabatan PJ,” tulis surat tersebut.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengaku tak tahu lebih jauh soal surat itu. Dia enggan menanggapi lebih lanjut.
“Enggak tahu saya, lu ditarik ke Pj lagi, saya ini kan bukan tahu semua hal. Terbatas kemampuan saya, ini sampai botak kayak gini,” ucap Said kepada Medcom.id di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 22 Agustus 2023.
Said juga membantah tiap DPD PDIP diminta merekomendasikan nama-nama calon Pj kepala daerah. Ia menekankan saat ini fokus pada pemenangan Pilpres dan Pileg.
“Enggak (tiap DPD PDIP mengajukan calon PJ), saya fokus ke soal capres pemenangan pileg,” kata Said.
