kaltengpedia.com – Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, tengah menjadi sorotan publik setelah banjir dan longsor melanda sejumlah wilayah di Sumatra dan menelan ratusan korban jiwa. Kritik berdatangan dari berbagai pihak, terutama dari Anggota Komisi IV DPR RI Usman Husin yang secara terbuka meminta Menhut untuk mundur dari jabatannya.
Dalam rapat Komisi IV DPR dengan Kementerian Kehutanan yang disiarkan melalui YouTube DPR pada Kamis (4/12/2025), Usman menilai Raja Juli tidak mampu menangani persoalan kehutanan yang berkaitan dengan bencana di Sumatra.
“Kalau Pak Menteri nggak mampu, mundur saja. Pak Menteri nggak paham kehutanan,” tegas Usman dalam rapat tersebut.
Menanggapi kritik keras itu, Raja Juli Antoni mengaku siap dievaluasi oleh Presiden selaku pemegang hak prerogatif atas jabatan menteri.
“Itu hak prerogatif Presiden. Jadi saya siap dievaluasi,” ujar Menhut kepada awak media.
Namun di tengah polemik kapasitas dan desakan mundur tersebut, perhatian publik juga tertuju pada harta kekayaan Menhut Raja Juli Antoni yang tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Kekayaan Capai Rp11,25 Miliar
Berdasarkan LHKPN yang dilaporkan pada 16 Januari 2025 untuk periode tahun 2024, Raja Juli Antoni tercatat memiliki total kekayaan sebesar Rp11,25 miliar. Angka ini terdiri atas beberapa kategori aset:
1. Tanah dan Bangunan – Rp8,72 Miliar
Menjadi komponen terbesar, Raja Juli memiliki 11 aset tanah dan bangunan yang tersebar di Tangerang Selatan dan Bekasi.
2. Alat Transportasi dan Mesin – Rp536,10 Juta
Di garasinya, tercatat beberapa kendaraan pribadi, antara lain:
-
Nissan X-Trail 2014 – Rp138 juta
-
Ford Fiesta 2014 – Rp86 juta
-
Toyota Innova 2018 – Rp309 juta
-
Motor Honda Supra FIT 2005 – Rp3,1 juta
Semua kendaraan ini tercatat sebagai hasil sendiri.
3. Harta Bergerak Lainnya – Rp681,75 Juta
Kategori ini mencakup berbagai aset bergerak yang tidak dirinci dalam laporan.
4. Surat Berharga – Rp86 Juta
5. Kas dan Setara Kas – Rp3,10 Miliar
6. Utang – Rp1,88 Miliar
Dengan jumlah utang tersebut, total kekayaan bersih Menhut adalah Rp11,25 miliar.
Sorotan terhadap kekayaan ini muncul bersamaan dengan tekanan politik yang meningkat seiring evaluasi kinerja kementerian dalam menangani krisis banjir dan longsor di Sumatra. Publik kini tidak hanya mempertanyakan kebijakan kehutanan, tetapi juga menyoroti transparansi dan integritas pejabat publik.
Apakah evaluasi Presiden akan membawa perubahan? Publik menunggu langkah selanjutnya di tengah suasana politik yang semakin panas.
